Gubernur Babel Pastikan Setiap Rupiah APBD Bermanfaat Bagi Masyarakat
- account_circle admin
- calendar_month Sel, 30 Jun 2026
- visibility 76
- comment 0 komentar
Gubernur Babel Pastikan Setiap Rupiah APBD Bermanfaat Bagi Masyarakat
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, menegaskan transparansi dan akuntabilitas keuangan bukan sekadar kewajiban administratif. Baginya, hal tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Hal demikian diungkapkannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa siang (30/6/2026).
Di hadapan pimpinan dan segenap anggota DPRD, Hidayat Arsani memaparkan bahwa realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik. Ia menyoroti pencapaian target pendapatan daerah yang optimal, sekaligus memastikan belanja daerah tetap berpijak pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Meski progres tersebut menunjukkan tren positif, Hidayat secara terbuka mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam mengeksekusi sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Menanggapi hal ini, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap demi mendongkrak kinerja pemerintahan.
“Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyambut baik rekomendasi dari DPRD dan menyebutnya sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang sangat berharga. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti seluruh catatan dan saran dari DPRD secara cermat, tepat waktu, dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Dirinya juga menekankan bahwa kunci utama keberhasilan tata kelola pemerintahan terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK. (Hr)
- Penulis: admin
