Banggar DPRD Babel Sepakati Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2026

Banggar DPRD Babel Sepakati Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2026

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi mengetok palu kesepakatan terkait pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel, pada Senin (13/4/2026).

Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa pergeseran ini bukan berarti menambah beban anggaran secara total. Fokus utamanya adalah merombak rincian kegiatan agar lebih taktis dan sesuai dengan kebutuhan mendesak saat ini.

“Tim Banggar DPRD Babel membahas usulan pergeseran anggaran melalui Perubahan APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah beberapa kegiatan, terutama yang memerlukan waktu pelaksanaan cepat, segera. Kemudian, memang secara juknis harus segera dirubah,” ujar Eddy.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Eddy menyebutkan adanya sisa anggaran (Silpa) tahun 2024 sebesar Rp1,2 miliar yang harus segera dialokasikan secara mendetail.

“Ada dana bagi hasil sawit yang Silpa di tahun 2024 ada Rp 1,2 miliar yang harus segera dibuat rincian kegiatannya karena menjadi pelaporan sebagai dasar untuk pengajuan DBH sawit tahun berikutnya. Nah ini beberapa hal yang dibahas,” tambahnya.

Tak hanya soal sawit, sektor pelayanan publik juga mendapat perhatian serius, khususnya fasilitas bagi jemaah haji asal Negeri Serumpun Sebalai. Banggar sepakat menambah anggaran sewa pesawat untuk rute Bangka Belitung menuju Embarkasi Palembang.

Eddy mengungkapkan bahwa sewa pesawat itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan bakar pesawat akibat dinamika geopolitik global.

“Ada juga tadi yang menjadi concern kita berkaitan dengan penambahan anggaran untuk belanja sewa pesawat untuk jemaah Haji. Kita sudah sepakat bahwa jemaah Haji ini perlu dilayani, perlu difasilitasi dalam rangka penerbangan mereka ke Embarkasi Palembang. Sehubungan dengan kondisi internasional meningkatnya harga minyak, maka perlu penambahan anggaran,” jelas Eddy.

Eddy memastikan, seluruh fraksi di DPRD Babel memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut, terutama yang bersentuhan langsung dengan bantuan sosial. Namun, ia memberikan catatan tegas mengenai akurasi data penerima bantuan agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran.

“Alhamdulillah semua rekan-rekan yang ada di Banggar, semua fraksi sepakat. Memang ada beberapa APBD perubahan yang diusulkan terutama berkaitan dengan kegiatan sosial. Jadi ditekankan apa yang menjadi penerimanya harus jelas sesuai dengan nama, alamatnya harus clear sehingga penerimaan ini memang sesuai dengan kebermanfaatannya,” pungkasnya. (H)