LAN RI Sosialisasikan Indeks Kualitas Kebijakan Nasional 2025, Pangkalpinang Siap Ambil Bagian

LAN RI Sosialisasikan Indeks Kualitas Kebijakan Nasional 2025, Pangkalpinang Siap Ambil Bagian

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Hal ini ditegaskan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pangkalpinang, Akhmad Subekti usai mengikuti sosialisasi IKK yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, di ruang Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota, Rabu (11/6/2025).

Kepada wartawan, Subekti menegaskan, bahwa IKK merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar berkualitas, relevan, dan tepat sasaran.

“Ini merupakan penilaian kebijakan yang diselenggarakan oleh LAN RI untuk tahun 2025. Mereka menyebutnya IKK atau Indeks Kualitas Kebijakan. Dan alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya dilombakan atau dinilai untuk komponen kota. Tahun kemarin belum ada,” ujar Subekti.

Ia menjelaskan, bahwa penilaian IKK akan mencakup kebijakan yang diterbitkan selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Dari masing-masing tahun tersebut, Pemda harus memilih satu kebijakan unggulan untuk dinilai.

“Nanti hasilnya bisa berupa kategori seperti unggul, sangat baik, baik, atau kurang baik. Dan tentu ada skornya. Mudah-mudahan Pangkalpinang bisa masuk dalam kategori baik atau bahkan sangat baik. Tapi karena ini baru pertama kali, kita belum tahu seperti apa hasilnya,” jelasnya.

Menurutnya, Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang ditunjuk sebagai leading sector yang akan mengoordinasikan teknis pelaksanaan penilaian ini.

“Mereka yang akan menyiapkan secara teknis kebijakan apa yang akan diunggulkan untuk masing-masing tahun. Silakan nanti Bagian Hukum mempersiapkan semuanya,” tambahnya.

Akhmad Subekti juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penilaian ini agar dapat mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat kebijakan yang sudah dibuat.

“Arahan dari LAN, pemda harus ikut supaya tahu apakah kebijakan itu benar-benar bermanfaat, tepat sasaran atau tidak. Karena kalau tidak pernah dinilai, tidak pernah dievaluasi, ya kita tidak tahu,” tegasnya.

Ia juga menginformasikan bahwa lomba penilaian IKK untuk komponen kota akan dimulai pada 25 Juni 2025, sehingga seluruh persiapan teknis harus segera dimatangkan oleh instansi terkait.

“Maka dari itu sekarang disosialisasikan. Jadi bagian hukum harus segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk ikut lomba ini,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, LAN RI melalui narasumber Evy Trisulo Dianasari, Analis Hasil Penelitian LAN, memaparkan bahwa pengukuran IKK mencakup tiga aspek besar, yaitu perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi dan keberlanjutan.

“Perencanaan kebijakan idealnya disusun berdasarkan data yang valid, melibatkan pemangku kepentingan, serta dianalisis dampaknya sebelum diimplementasikan,” jelas Evy.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses kebijakan.

“Masyarakat harus bisa mengakses informasi kebijakan dan diberi ruang untuk memberikan masukan atau keberatan. Transparansi dan partisipasi publik adalah fondasi kebijakan yang baik,” pungkasnya.