Sebanyak 400 Anak di Pangkalpinang Putus Sekolah, Pemkot Targetkan ’Zero Growth’

Sebanyak 400 Anak di Pangkalpinang Putus Sekolah, Pemkot Targetkan ‘Zero Growth’

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat masih ada sekitar 400 anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya dalam dua tahun terakhir hingga tahun 2026. Menyikapi hal ini, Pemkot Pangkalpinang akn melakukan pendataan secara masif hingga tingkat rukun tetangga (RT) demi mengejar target zero growth atau nol pertumbuhan angka putus sekolah.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pangkalpinang, Agustu Afendi, ynng hadir mewakili Wakil Wali Kota dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2026 yang digelar di Mitro Room Sun Hotel Pangkalpinang, Kamis pagi (9/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Agustu didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Darwin, serta Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Effendi. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia 7-18 tahun merupakan agenda prioritas yang mendesak.

Agustu membeberkan, berdasarkan data dua tahun terakhir yang dihimpun bidang PAUD dan PNF, angka 400-an anak tidak sekolah menjadi tantangan nyata yang harus segera diselesaikan.

“Kta sudah lakukan pendataan, informasi dari Kabid PAUD dan PNF, di Kota Pangkalpinang ini dalam 2 tahun terakhir yang sudah kita lakukan pendataan dan tahun 2026 ini itu masih ada sekitar 400an anak yang tidak sekolah,” ungkapnya.

Untuk mengikis angka tersebut, Pemkot Pangkalpinang menginstruksikan verifikasi faktual secara masif dari rumah ke rumah (door to door). Langkah ini wajib melibatkan unsur terbawah mulai dari wali kelas, RT/RW, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) guna memetakan akar masalah, baik karena faktor ekonomi maupun kendala lainnya.

“Nah ini yang penting saya katakan tadi, kita membutuhkan sinergi kolaborasi lintas sektor dan kementerian lembaga yang ada di Kota Pangkalpinang. Pentingnya pendataan ini dalam rangka juga memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa anak di usia 7-18 tahun itu wajib menerima akses pendidikan yang layak di Kota Pangkalpinang,” tegasnya.

“Dan kita juga kalau bisa ya, ke depan di Kota Pangkalpinang itu zero growth, tidak ada lagi anak-anak yang terdata atau teridentifikasi yang tidak sekolah atau putus sekolah,” lanjutnya.

Agustu menjelaskan, proses verifikasi di lapangan kini tengah berjalan. Keterlibatan RT/RW dan PSM dinilai krusial karena mereka yang paling memahami kondisi riil warga, termasuk klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yakni desil 1 hingga 4.

Melalui pemetaan yang akurat, ia menegaskan bahwa pemkot berencana meluncurkan program jemput bola untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mengenyam pendidikan.

“Kita belum tahu karena sedang berjalan, kita akan sampai ke tingkat lapangan di kelurahan untuk melakukan verifikasi, pendataan dengan melibatkan RT/RW, kemudian PSM juga berbagai macam stakeholder. Kita nanti mendatanya secara masif per rumah, maka kenapa melibatkan juga RT/RW karena RT/RW yang tahu permasalahan di lapangan, juga dilibatkan PSM itu kan yang tahu dari desil 1, 2, 3, 4 itu mungkin ada anak yang tidak sekolah karena mungkin akibat faktor ekonomi atau hal lain-lainnya,” bebernya.

Lebih lanjut, akurasi data di lapangan akan diintegrasikan ke dalam sistem digital. Pemkot Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) qkan memperbarui dasbor (dashboard) pemantauan ATS agar lebih responsif dan mudah diakses.

“Ke depan, yang sudah kita verifikasi di dashboard harusnya itu ada pembaruan. Data-data di dashboard itu kan online jadi gampang terlihat, terintegrasi data itu jadi gampang kita lihat. Nah, kalau sudah ada data-data anak tidak sekolah ini terpantau di sistem kita dan terverifikasi, kita datangkan sekolah, ke rumahnya,” tambah Agustu.

Dirinya juga meminta tim di lapangan menelusuri secara detail penyebab utama anak-anak tersebut tidak berada di bangku sekolah.

“Kita tanyakan penyebabnya apa anak tidak sekolah, apakah ekonomi atau faktor lain, krnapa belum sekolah atau tidak melanjutkan sekolah atau memang tidak pernah sekolah sama sekali,” tuturnya.

Di sektor hulu, Agustu meminta lini pendidikan terkecil seperti pihak sekolah menjadi garda terdepan dalam mendeteksi siswa yang terindikasi putus sekolah. Informasi awal dari wali kelas harus segera dialirkan ke tingkat kelurahan untuk diinput ke dalam sistem.

“Tolong ini kita tekankan ke wali kelasnya. Kalau memang ada anak didiknya atau murid siswa yang tidak sekolah, mereka ini kan yang tahu. Langsung kita data, sampaikan ke sekolah, dari tingkat SD, SLTP sederajat, kita segera lakukan pendataan ini karena memang penting,” pintanya.

“Kalau sudah ada datanya kita laporkan ke Kelurahan atau RT/RW masukkan datanya di dashboard ATS yang di Kelurahan. Nah ini penting, makanya kami minta Diskominfo Kota Pangkalpinang, mungkin ada pembaruan dashboard sistem yang lebih ringan seperti itu, mungkin nanti ada tindak lanjutnya,” lanjut Agustu.

Sebagai rencana aksi ke depan, Pemkot Pangkalpinang akan menjadwalkan monitoring dan evaluasi (monev) berkala ke sekolah-sekolah dan kantor kelurahan guna memetakan wilayah dengan angka ATS tertinggi agar intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran.

“Ini Pak Kadis ya untuk tindak lanjut ini. Jangan sampai nanti kalau tidak terdata kan tidak valid data kita. Atau mungkin ada monev ya, menurut saya evaluasi ke Kelurahan atau ke sekolah, mana anak-anak mungkin di tingkat-tingkat Kelurahan atau RT mana yang tinggi anak tidak sekolahnya. Karena ini harapan saya, kalau sudah terdeteksi ini kan by name by address, jadi tersistem seperti itu, jadi gampang kita mendatanya, gampang kita melakukan intervensi-intervensi ke depannya,” pungkas Agustu. (Hr)