Luruskan Data Stunting Pangkalpinang, DPPPAKB: Data Valid Ada di Dinas Kesehatan

Luruskan Data Stunting Pangkalpinang, DPPPAKB: Data Valid Ada di Dinas Kesehatan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang memegang data valid terkait kasus stunting, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) berfokus penuh pada pencegahan dan intervensi keluarga berisiko. Penegasan ini meluruskan pembagian kerja antar-instansi agar penanganan tengkes di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tepat sasaran.

Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, Erwandy, menyampaikan hal tersebut di sela-sela kegiatannya di Aston Emidary Bangka Hotel and Conference Center Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026). Ia menjelaskan bahwa jajarannya bergerak di lapangan melalui sosialisasi dan pendampingan intensif yang menggerakkan kader kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).

“Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” ujar Erwandy.

Erwandy meluruskan perbedaan mendasar dalam pencatatan objek di lapangan. DPPPAKB, lanjutnya, mendata anak-anak yang masuk dalam kategori berisiko stunting akibat indikator lingkungan atau ekonomi. Hal ini berbeda dengan data Dinas Kesehatan yang merujuk pada anak yang secara medis sudah dinyatakan stunting berdasarkan pemeriksaan fisik dan indikator kesehatan.

“Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” jelasnya.

Menurut Erwandy, beragam faktor memicu seorang anak masuk dalam kategori berisiko. Mulai dari kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya asupan gizi harian, hingga masalah kesehatan lingkungan. Kendati demikian, ia berharap Dinas Kesehatan tetap memimpin sektor intervensi medis serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan anak.

“Kalau bantuan seperti pengobatan, makan dan minum yang berkaitan dengan kesehatan, itu dari Dinas Kesehatan. Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan juga berada di ranah kesehatan,” tambahnya.

Di sisi lain, DPPPAKB terus memperkuat benteng pencegahan dari hulu. Para kader kelurahan dan TPK menjadi ujung tombak yang rutin mengedukasi keluarga serta memantau anak-anak yang menunjukkan faktor risiko.

Erwandy tidak menampik adanya keinginan DPPPAKB untuk memperluas intervensi berupa pemberian bantuan materi langsung kepada keluarga berisiko. Namun, rencana tersebut masih harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.

“Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa stunting adalah persoalan kompleks yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Masalah ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan antara status kesehatan, asupan gizi, hingga ketahanan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, penanganannya menuntut kerja sama lintas sektor secara terpadu serta kesadaran penuh dari orang tua.

“Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” pungkasya.