Pemkot Pangkalpinang Berkomitmen Atasi Anak-anak Tidak Sekolah

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah.

Dalam kegiatan koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan yang digelar di Bangka Room, Sun Hotel, Senin (25/11/2024), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, menyampaikan bahwa sebanyak 622 anak terdata sebagai anak tidak sekolah dan belum pernah mengenyam pendidikan.

Erwandy menjelaskan, persoalan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, data ini dihasilkan melalui akselerasi pendataan yang melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pendekatan ini, katanya, adalah langkah awal untuk memahami penyebab dan merancang solusi yang tepat bagi anak-anak tersebut.

“Kami tidak bisa menutup mata terhadap 622 anak yang tidak sekolah ini. Untuk data yang lebih akurat, kami turun langsung ke lapangan didapati angka ini tentunya agar kami bisa merancang program yang lebih efektif untuk memastikan hak anak-anak ini terpenuhi dalam mendapatkan pendidikan,” ujar Erwandy.

Erwandy juga mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah ini, termasuk kolaborasi lintas sektor.

“Kami akan menggandeng berbagai pihak, PSM dan kelurahan juga pihak diskominfo dari sisi IT nya, dan juga lembaga terkait lainnya, ini untuk memastikan anak-anak kembali mendapatkan akses pendidikan, untuk bersekolah lagi baik melalui PKBM maupun sekolah formal yang lainnya,” tegas Erwandy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah pemetaan penyebab anak tidak sekolah, yang mencakup faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Selain itu, program beasiswa, pendampingan pendidikan, hingga pemberian fasilitas belajar akan menjadi bagian dari solusi jangka pendek.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika anak-anak ini terputus dari pendidikan, baik karena faktor ekonomi, ataupun broken home karena orang tuanya, bagaimana nanti assesmen yang kita lakukan,” tutur Erwandy.

“Yang penting kita tahu dulu datanya. Nanti kita inventarisir, kita dorong mereka untuk bisa sekolah,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap dapat memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Kota Pangkalpinang. Erwandy menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Pangkalpinang yang tertinggal. Ini adalah langkah besar untuk masa depan mereka dan masa depan kota ini,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan mandatory spending untuk pendidikan yang melebihi 20 persen dari anggaran daerah.

Hal ini ditegaskannya, untuk menunjukkan keseriusan dari pemerintah dalam mendukung program-program pendidikan yang berkelanjutan.

“Anggaran pendidikan ini kami pastikan dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi tantangan di sektor pendidikan, termasuk masalah anak tidak sekolah ini,” ungkap Mie Go.

Selain itu, Mie Go juga memastikan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025, yang akan diberikan dengan nilai yang sama seperti sebelumnya, yakni Rp 1.200.000.

“Ini bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan pendidikan. Kolaborasi, data yang akurat, dan kebijakan yang mendukung diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi anak-anak di Kota Pangkalpinang,” tandasnya.