BRIN Siapkan SDM untuk Operasikan PLTN Pertama pada 2032

BRIN Identifikasi Lima Dimensi Utama Kesiapan SDM

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan untuk mendukung pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2032.

Hal tersebut dibahas dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan PLTN kini tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam bauran energi nasional, melainkan sebagai sumber energi beban dasar (baseload) yang bersih dan stabil.

“Pembangunan PLTN merupakan lompatan teknologi yang menuntut standar keselamatan dan keamanan internasional yang ketat di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA),” kata Arif dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Ia menekankan kesiapan SDM yang kompeten, berintegritas, serta memiliki budaya keselamatan nuklir yang kuat menjadi prasyarat utama dalam pengoperasian PLTN.

FGD tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta PT PLN (Persero).

Menurut Arif, enam tahun menuju target operasi PLTN merupakan periode krusial untuk memastikan ketersediaan operator reaktor dari dalam negeri.

“Ketika PLTN pertama beroperasi, kami berharap yang mengoperasikan adalah SDM nasional yang telah dipersiapkan secara matang, bukan bergantung pada tenaga asing,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, BRIN mengidentifikasi lima dimensi utama kesiapan SDM, yakni aspek teknologi dan standar, kelembagaan dan birokrasi, kebijakan energi nasional, keselamatan dan keamanan nuklir, serta kesiapan operasional industri.

Selain itu, forum juga membahas peta jalan pengembangan kompetensi, reformasi manajemen SDM aparatur, regulasi karier bidang nuklir, hingga strategi transisi tenaga kerja dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara ke PLTN.

Diskusi juga menyoroti potensi risiko kesenjangan waktu (time gap risk). Standar International Atomic Energy Agency (IAEA) mengharuskan operator reaktor memiliki ribuan jam pengalaman.

Jika program pelatihan masif baru dimulai pada 2029, Indonesia berpotensi mengalami kekurangan operator berlisensi pada 2032.

Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada 2032 sebagai bagian dari strategi transisi energi menuju target net zero emission 2060. (*)