Dody Kusdian Soroti Sengkarut Data Desil dan Krisis Air Bersih

Dody Kusdian Soroti Sengkarut Data Desil dan Krisis Air Bersih

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret terkait carut-marut data kemiskinan atau desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan krisis air bersih.

Hal tersebut menyusul banyaknya keluhan warga yang mendadak dicoret dari daftar penerima bantuan sosial serta kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang.

“Alhamdulillah, hari ini kita reses. Yang kita undang ini benar-benar konstituen yang memilih kita pada pemilu kemarin, sehingga kita punya kewajiban mendengar aspirasi mereka. Dari hasil pertemuan tadi, fokus utama kita adalah bantuan usaha UMKM, pendidikan, dan kesehatan,” kata Dody usai menggelar reses di PIA Hotel Pangkalpinang, Minggu siang (13/9/2026).

Dody menyoroti ketidakakuratan indikator penilaian desil kemiskinan yang memicu kekacauan di lapangan. Perubahan data sepihak ini membuat banyak warga tidak lagi menerima bantuan, padahal kondisi ekonomi mereka tidak mengalami peningkatan.

“Hari ini banyak carut-marut terkait pendataan desil. Ini merombak kondisi di lapangan, mereka yang tadinya menerima manfaat bantuan, hari ini banyak yang tidak mendapatkan karena perubahan data. Ada yang tadinya desil 3 tiba-tiba melonjak jadi desil 9 hari ini. Masalahnya ada pada indikator barometer tolak ukurnya yang berbeda,” ungkapnya.

Mengingat regulasi pendataan berada di bawah kendali pemerintah pusat, Politisi PKS ini meminta kementerian terkait membuka ruang sanggah bagi masyarakat yang terdampak salah input data tersebut.

“Ini tentu bukan kewenangan di kita, melainkan kewenangan kementerian. Kita berharap menteri teknis terkait bisa memverifikasi lagi, atau minimal menyediakan hak sanggah dari masyarakat ketika desil mereka berubah. Jangan sampai orang yang memang layak mendapatkan bantuan PKH, sosial, atau kesehatan, justru kehilangan haknya akibat data yang tidak valid,” tegas Dody.

Di sisi lain, Dody juga menyoroti krisis kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kota Pangkalpinang. Karena penyaluran dana APBD membutuhkan proses birokrasi yang panjang, ia mendesak kepala daerah untuk mengambil kebijakan taktis secara cepat dengan menggandeng pihak swasta.

“Kekeringan saat ini luar biasa, masyarakat di beberapa tempat sudah harus mengangkut air. Kami berharap kepala daerah segera mengambil kebijakan diskresi. Kumpulkan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit atau jasa yang berusaha di Bangka Belitung, minta sumbangsih dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Kalau hanya berharap dari APBD, itu berat karena butuh waktu,” jelasnya.

Selain memanfaatkan dana CSR, Dody meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bergerak aktif menjemput bola program bantuan infrastruktur air bersih yang disediakan oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat saat ini menyediakan bantuan sumur bor. Maka kami berharap Pak Gubernur dan jajarannya segera jemput bola ke pusat untuk mengambil anggaran tersebut dan menempatkan pos pengadaannya di Bangka Belitung. Itu solusi yang bisa dilakukan segera,” pungkasnya.