Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 Pemkot Pangkalpinang Raih Predikat Istimewa

Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 Pemkot Pangkalpinang Raih Predikat Istimewa

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang sukses mengukuhkan diri dalam jajaran daerah dengan tata kelola hukum terbaik. Melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Pemkot Pangkalpinang berhasil membawa pulang nilai dengan kategori AA atau Istimewa. Prosesi penerimaan penghargaan ini berlangsung di Sentra Ruang Cerdas (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Rabu (3/6/2026).

Keberhasilan ini tidak lepas dari hidupnya program bantuan hukum di tingkat akar rumput. Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif (Prof Udin), membeberkan bahwa salah satu indikator utama yang mendongkrak nilai tersebut adalah keaktifan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Pangkalpinang.

“Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama dengan Kanwil Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Posbankum di 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang dan dinilai aktif melaksanakan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Prof Udin kepada wartawan.

Pencapaian tertinggi ini disambut dengan apresiasi mendalam oleh pihak pemerintah kota kepada kementerian terkait.

“Tentu kami dari pemerintah Kota Pangkalpinang mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang telah memberikan apresiasi penilaian dengan nilai AA,” sambung Prof Udin.

Bagi pihaknyaa, predikat AA ini bukan sekadar penghargaan di atas kertas. Predikat ini menjadi bahan bakar baru untuk terus mendekatkan akses keadilan dan pelayanan hukum yang humanis bagi warga kota.

“Nilai AA ini tentu merupakan pemicu semangat, juga menjadi momentum bagi pemerintah Kota Pangkalpinang untuk ke depannya semakin baik dalam rangka kita meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat yang dimulai dari kelurahan-kelurahan. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik terkait persoalan-persoalan hukum di masyarakat itu dengan musyawarah mufakat,” ungkapnya.

Langkah selanjutnya, kata dia, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen untuk memperkuat payung hukum operasional melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait Posbankum. Selain itu, pemerintah kota juga menggandeng Kanwil Kemenkum Babel untuk membekali para pengurus RT dan RW yang baru saja dilantik agar memiliki sensitivitas hukum yang kuat.

“Tadi juga disampaikan oleh Pak Kanwil tentang Perwako tentang Posbankum di Kota Pangkalpinang. Selain itu kami ada kegiatan nantinya akan ada pembekalan RT-RW yang baru, kami sudah meminta Pak Kanwil Hukum untuk mengirimkan narasumber,” jelas Prof Udin.

Kolaborasi ini nantinya akan menyasar penyelesaian masalah-masalah sosial yang riil terjadi di tengah warga, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat di tingkat lingkungan terkecil.

“Narasumber ini nantinya akan memberikan penguatan materi-materi aktual tentang persoalan-persoalan hukum yang bisa dilihat dari data-data yang terjadi di Posbankum itu. Misalnya persoalan narkoba sehingga nanti kami meminta dari BNN, kemudian dari Pak Kanwil Hukum untuk memberikan penguatan bagaimana RT-RW ini harus menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu,” pungkasnya.