Kasad Maruli Simanjuntak Kunjungi Babel, Bahas Pembangunan Korem, Kodam, hingga Ketahanan Pangan dan Dapur Sehat

Kasad Maruli Simanjuntak Kunjungi Babel, Bahas Pembangunan Korem, Kodam, hingga Ketahanan Pangan dan Dapur Sehat

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (2/6/2025). 

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Bangka Botanical Garden (BBG), Pangkalpinang tersebut, dihadiri oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani, Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Kapolda Babel, Pj Wali Kota Pangkalpinang, serta unsur Forkopimda provinsi dan kota.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jenderal Maruli menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin untuk mengunjungi seluruh Komando Resor Militer (Korem) di Indonesia.

“Ya, ini kunjungan kerja rutin saya. Saya berupaya untuk mengunjungi semua korem di seluruh Indonesia. Sekarang sudah sekitar yang ke-6 dari total 47 korem,” ujar Maruli.

Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara TNI dan para pemangku kepentingan daerah, demi mendorong kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dan lingkungan.

“Kalau kita bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur, kapolda, ketua DPRD, wali kota, bupati, dan lainnya, banyak permasalahan masyarakat yang bisa kita kerjakan bersama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Maruli juga mengungkapkan rencana kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel, termasuk penerimaan lahan untuk pembangunan korem dan wacana penyediaan 50 hektare lahan di setiap kabupaten.

“Tadi Pak Gubernur menyampaikan, nanti mungkin setiap kabupaten ada 50 hektare. Mudah-mudahan ini bisa membantu penempatan tentara untuk membantu pemerintah daerah,” katanya.

Selain itu, Kasad menyampaikan rencana besar TNI AD untuk meresmikan 50 batalion baru dan beberapa Kodam di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, pembentukan Kodam di Bangka Belitung masih merupakan wacana jangka panjang.

“Ke depan kita harapkan setiap provinsi memiliki kodam, tapi itu masih terlalu jauh. Sementara ini kita fokus membagi kodam-kodam yang mengelola lima provinsi atau aksesnya jauh,” jelasnya. Ia mencontohkan pembentukan kodam baru di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sebelumnya harus berkoordinasi ke Jakarta.

Dalam kunjungannya ini, TNI AD juga menyalurkan 500 paket bantuan sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat menjelang Iduladha.

“Sebetulnya kalau bisa dilakukan secara rutin itu lebih baik, melihat perkembangan masyarakat. Sekarang mungkin ada kesulitan, kita coba bantu sedikit untuk mengatasi kesulitan tersebut,” tutur Maruli.

Namun, bantuan tersebut bukan sekadar kegiatan karitatif sesaat. Kasad menyebut, pihaknya sudah banyak berdiskusi soal pengembangan program berkelanjutan, termasuk pemanfaatan hasil kebun, peternakan, dan perikanan lokal.

“Saya meyakini kalau tempat ini kompak, saya lihat hubungan Kapolda, Gubernur, Danrem, dengan Bupati, Walikota, dan pejabat DPRD sudah sangat baik. Ini langkah awal yang luar biasa,” ujarnya optimis.

Menanggapi adanya penebaran benih ikan di lokasi tersebut, Maruli menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pengembangan dapur sehat di berbagai wilayah.

“Kami menyarankan tiap wilayah mempunyai bahan dasar dari daerahnya sendiri. Tidak perlu dari provinsi lain. Di setiap tempat pasti butuh telur, daging, ayam, sayur. Ini yang kita dorong agar bisa dikelola mandiri. Program ini juga akan bersinergi dengan penguatan Koperasi Merah Putih di tiap daerah,” ucapnya.

“Koperasi Merah Putih akan kita detailkan. Kita ingin setiap daerah punya fasilitas kendaraan angkut, cold storage (pendingin), dan lainnya. Kalau ini terkoordinasi dengan baik, hasilnya luar biasa,” lanjut Maruli.

Ia juga mengakui bahwa proses membangun sistem seperti ini tidaklah mudah, tapi tetap memungkinkan jika semua pihak kompak.

Namun diungkapkannya bahwa saat ini sudah disiapkan 1.000 titik dapur sehat, dengan sekitar 80 yang sudah operasional, 50 masih bangunan, dan 37 dalam proses pembangunan.

“Kalau soal dapur sehat berapa jumlah pastinya, mungkin bisa ditanyakan ke Badan Gizi. Tapi kami serius menyiapkan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan,” tutupnya.

“Memulai itu memang tidak gampang. Kalau satu sampai dua tahun bisa selesai, itu sudah hebat. Indonesia ini rumit,” ujarnya.