Menpan-RB Apresiasi MPP Jakarta, Seimbangkan Antara Layanan Digital dan Tatap Muka

Menpan-RB Apresiasi MPP Jakarta, Seimbangkan Antara Layanan Digital dan Tatap Muka

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengapresiasi MPP Jakarta yang seimbang antara layanan digital dan tatap muka. Hal itu dikatakannya saat meninjau layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta, Senin (29/9/2025).

Berdasarkan data terbaru, MPP Jakarta menyatukan 328 jenis layanan dari 20 instansi. “Jadi masyarakat menjadi tidak kebingungan lagi, tidak harus ke tempat yang berbeda-beda, tinggal datang ke satu tempat. Dan untuk MPP ini, saya lihat MPP ini sudah menjalankan omnichannel kebijakan yang sedang kita kembangkan,” ungkap Rini.

Lebih jauh, Rini menyebutkan program yang digaungkan Kementerian PANRB yang disebut dengan Omnichannel, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pendekatan pelayanan publik ini mengintegrasikan berbagai kanal, termasuk digital dan pelayanan langsung.

“Konsep ini terinspirasi dari MPP yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi terpadu, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih mudah, responsif, dan inklusif,” jelas dia.

“Namun, masyarakat kita heterogen. Tidak semua kalangan mampu memiliki gadget, atau mengakses layanan daring. Pendekatan omnichannel ditujukan agar seluruh kalangan tetap bisa mengakses layanan secara mudah, termasuk yang membutuhkan layanan tatap muka dan bantuan dari petugas,” tambah Rini.

Selain MPP dan layanan digital, diungkapkan Rini, Jakarta juga memiliki layanan mobile atau keliling/jemput bola. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta memiliki layanan jemput bola ini di setiap kotanya.

“Hal ini memudahkan masyarakat untuk tidak perlu datang jauh-jauh ke MPP, cukup menyesuaikan jadwal layanan keliling/jemput bola terdekat,” tegasnya.

Diketahui, MPP Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017, sebagai salah satu pelopor MPP di Indonesia. Kini 296 kabupaten dan kota sudah memiliki MPP, atau 58 persen dari total keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, kehadiran MPP ini juga salah satu langkah untuk mencegah maladministrasi.

“Sebelum adanya MPP ini, masyarakat memakan banyak waktu untuk pergi ke satu kantor layanan ke kantor layanan lainnya. Kini, berbagai jenis pelayanan disatukan dalam MPP yang tentu memangkas birokrasi, serta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat,” tuturnya.

Masyarakat bisa mengakses beberapa layanan sekaligus tanpa harus berkutat dengan alur rumit birokrasi.

“Kami memberikan apresiasi, seperti contohnya layanan untuk berusaha, layanan untuk mendapatkan sertifikat halal, ataupun layanan untuk mendapatkan izin praktik, itu hanya beberapa kurang dari satu jam sudah bisa diselesaikan,” pungkas Rini.