Pemkot Pangkalpinang Harap Pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 Berjalan Aman, Tertib dan Sesuai Asas Pemilu
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 15 Mei 2025
- visibility 96
- comment 0 komentar
Pemkot Pangkalpinang Harap Pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 Berjalan Aman, Tertib dan Sesuai Asas Pemilu
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang berharap pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 pada 27 Agustus mendatang dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan asas pemilu yang berlaku.
Harapan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Pangkalpinang, Akhmad Subekti, saat ditemui usai menghadiri rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kota, Kamis (15/5/2025), di kantor KPU Pangkalpinang.
“Alhamdulillah kita hadir mewakili Pj Wali Kota dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPS. Alhamdulillah berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai yang direncanakan oleh KPU,” ujar Subekti kepada wartawan.
Dikatakan Subekti, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan DPS sebanyak 169 ribu lebih pemilih, angka ini meningkat dibanding DPT pada Pilkada sebelumnya yang tercatat 163 ribuan.
Menurutnya, peningkatan jumlah pemilih ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perpindahan penduduk ke Pangkalpinang serta bertambahnya pemilih pemula.
“Contohnya anak sambung saya sendiri, alhamdulillah sekarang sudah 17 tahun, berarti sudah boleh memilih wali kota dan wakil wali kota,” ungkapnya.
Subekti juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran tahapan Pilkada agar pelaksanaannya sesuai prinsip demokrasi.
“Mudah-mudahan kita berharap tiap tahapan nanti akan berjalan sesuai harapan: aman, tertib, dan asas-asas pemilu terlaksana dengan baik serta tidak ada gejolak,” ujarnya.
Terkait dukungan pemerintah daerah terhadap KPU, ia menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang siap memfasilitasi, termasuk dari sisi pendanaan. Dan berpesan agar KPU mengelola anggaran secara efisien dan sesuai aturan.
“Alhamdulillah mereka sudah sangat siap, tinggal kita menggelontorkan anggaran untuk mereka (KPU). Semoga bisa bekerja dengan baik, manfaatkan anggaran se-efisien mungkin dan sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Sementara itu, mengenai bantuan anggaran dari pemerintah di luar daerah, Subekti menyebut bahwa dana dari pemerintah pusat belum ada, sedangkan dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp2,5 miliar.
“Kalau tidak salah dari provinsi 2,5 M. Tapi itu belum diterima, itu teknisnya di Bakuda,” pungkasnya.
- Penulis: admin
