Seminar AIPI: Momentum Perbaikan Demokrasi Lokal

Seminar AIPI: Momentum Perbaikan Demokrasi Lokal

DOORSTOP.ID, BANGKA — Menyambut Pilkada Ulang Pangkalpinang dan Bangka 2025, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bangka Belitung periode 2024–2028 menggelar Seminar Nasional bertema “Pilkada Ulang Pangkalpinang dan Bangka 2025 sebagai Momentum Perbaikan Demokrasi Lokal” di Balai Besar Peradaban (BBP), Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB), Senin (4/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini menjadi ruang diskusi strategis bagi akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam membedah tantangan demokrasi lokal pasca Pilkada sebelumnya yang menghasilkan “kotak kosong”.

Ketua Panitia Seminar, Dr. Novendra Hidayat, mengapresiasi kerja panitia dan partisipasi peserta yang antusias mengikuti forum ilmiah ini.

“Kami berharap diskusi ini menjadi pemantik bagi perbaikan demokrasi lokal ke depan, terutama dalam menghadapi Pilkada ulang melalui perspektif para narasumber yang kompeten,” ujar Novendra.

Sementara itu, Ketua AIPI Cabang Bangka Belitung yang juga Rektor UBB, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si., menilai Pilkada ulang ini berada dalam momentum krusial mengingat situasi politik nasional yang menunjukkan konsolidasi kekuasaan di kalangan elit.

“Produk demokrasi di negara modern banyak yang justru merusak demokrasi itu sendiri karena konsolidasi kekuasaan terlalu kuat. Jangan sampai negara kita yang masih belajar demokrasi justru melahirkan demokrasi yang cacat,” tegasnya.

Prof. Ibrahim juga menekankan, pentingnya peran media massa dalam menyajikan informasi yang kredibel dan berimbang demi menghadirkan calon-calon kepala daerah yang mumpuni dan benar-benar melayani masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Umum PP AIPI, Dr. Alfitra Salamm, APU, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung yang dinilainya masih menghasilkan pemimpin yang tersangkut kasus korupsi.

“Pilkada langsung selama ini justru menghasilkan koruptor. Maka perlu ada mekanisme perbaikan yang dapat mereduksi lahirnya pemimpin seperti itu. Pilkada ulang ini menjadi cermin koreksi masyarakat terhadap praktik oligarki,” jelas Alfitra.

Ia menambahkan, fenomena “kotak kosong” dalam Pilkada sebelumnya merupakan bentuk penolakan terhadap dominasi elit politik oleh masyarakat yang semakin kritis.

Mewakili KPU Kota Pangkalpinang, Margarita, mengamini hal tersebut. Ia menyebut pemilih yang memilih kotak kosong merupakan bagian dari ekspresi protes terhadap partai politik.

“Masyarakat sudah sangat paham dengan konsekuensi pilihannya. Mereka menunjukkan sikap kritis sebagai bentuk kekecewaan,” ujar Margarita.

Ia pun optimis KPU mampu mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi dalam Pilkada ulang yang dijadwalkan pada 27 Agustus mendatang.

“Bagi kami, menjaga kepercayaan publik itu penting. Salah satunya melalui keterbukaan dan kolaborasi dengan media dalam menjaga transparansi,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan KPU Kabupaten Bangka, Corri Ihsan, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menentukan kualitas demokrasi.

“Jika hak politik masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, maka mereka akan menggunakannya secara bertanggung jawab. Pilkada ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional kami di KPU dan diawasi Bawaslu sebagai pengawas bersama,” ujarnya.

Dari kalangan akademisi, Ariandi A. Zulkarnain, menyoroti gejala politik yang muncul di balik fenomena kotak kosong. Ia menyebutnya sebagai bagian dari tiga hal utama: narasi anti-elit, politik kemarahan, dan munculnya kesadaran politik baru.

“Ada sentimen rakyat vs elit yang dibentuk oleh kelompok populis. Selain itu, banyak elit politik yang enggan ikut kontestasi lalu memicu kekecewaan publik. Namun di sisi lain, muncul juga kesadaran baru dari masyarakat yang sebelumnya apatis,” jelas dosen Ilmu Politik UBB ini.

Ia juga mengajak media untuk tidak hanya menarasikan cerita para elit, tetapi menghadirkan ruang publik yang bisa menjadi wadah dialektika berbagai suara.

“Siapapun kita, mari manfaatkan Pilkada ini untuk menjadi mitra deliberatif, bukan hanya objek, tapi subjek dalam demokrasi,” pungkas Ariandi.