DPRD Babel Desak Pengawasan Ketat Pengerukan Muara Jelitik, Himmah Olvia: Alur Harus Terbuka untuk Masyarakat

DPRD Babel Desak Pengawasan Ketat Pengerukan Muara Jelitik, Himmah Olvia: Alur Harus Terbuka untuk Masyarakat

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Himmah Olvia, menegaskan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut serius terkait pengerukan Alur Muara Jelitik. Hal ini disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Timah di ruang Banmus DPRD, Senin (22/9/2025).

Menurut politisi partai Gerindra itu, PT Timah sudah melakukan pengerukan sebanyak tiga kali setelah adanya kunjungan Gubernur, meski sifatnya masih sementara.

“Jadi setelah ada tindak lanjut dari kunjungan Pak Gubernur, PT Timah sudah melakukan pengerukan tiga kali, walaupun itu tidak maksimal, itu hanya sifatnya sementara. Satu minggu yang lalu masih ada aktivitas tambang, padahal di RZWP3K kita itu zona pariwisata. Itu bukan IUP siapa-siapa, tetapi zonanya pariwisata,” ujar Himmah, yang kerap disapa Ahim itu.

Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, segera melakukan patroli pengawasan. Sementara Pemkab Bangka diharapkan menurunkan Satpol PP untuk mengantisipasi aktivitas tambang ilegal yang berpotensi merusak alur.

“Harapan kami kalau memang ada kewenangan Pemkab, turunkan Satpol PP ke sana. Karena sedimen yang menumpuk itu kalau ditambang akan turun ke bawah, apalagi menjelang musim barat bulan November–Desember, masyarakat bisa kesulitan melintasi alur,” tegas Ahim.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah PT Timah yang telah mengalokasikan dana CSR untuk membantu pengerukan sementara. Di mana, saat ini lanjut Ahim, Muara Jelitik telah bisa dilewati meskipun belum maksimal.

“Kondisi saat ini Muara Jelitik sudah bisa dilewati, walaupun tidak maksimal. Tadinya alur itu tidak bisa dilewati sama sekali, sekarang dengan air pasang tertentu sudah bisa. PT Timah hari ini membantu dengan dana CSR-nya seadanya,” ungkapnya.

Ahim juga menekankan bahwa tuntutan utama masyarakat hanya sederhana, yakni agar alur Muara Jelitik terbuka sepenuhnya. “Masyarakat tidak minta apa-apa, hanya menuntut alur itu terbuka. Kami juga dalam dua hari lagi genap satu tahun di DPRD, APBD sudah digunakan untuk memfasilitasi persoalan ini,” tutur Ahim.

“Bahkan Sekjen KKP sudah membuka silaturahmi, meminta PT Timah membuat rencana. Namun dari keterangan GM PT Timah tadi, mereka masih butuh eksplorasi dan izin yang harus keluar dari kementerian,” sambungnya.

DPRD Babel, kata Ahim, berkomitmen mengawal proses perizinan tersebut agar segera terealisasi. “Tadi Pak Didit selaku Ketua DPRD juga menyampaikan, apabila surat resmi sudah terkirim, dalam waktu dekat, janjinya satu minggu, kami akan kawal. Karena bila ada data dan feedback, simbiosisnya akan terjadi. Prinsipnya, kami berharap alur itu bisa terbuka,” pungkas Ahim.