Udin Optimis Ekonomi Pangkalpinang di 2026 Tumbuh Positif

Udin Optimis Ekonomi Pangkalpinang di 2026 Tumbuh Positif

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun 2026, dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, yang mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025).

Di kesempatan tersebut, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif (Udin) optimis, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2026 akan meningkat secara positif berkat sinergi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.

“Kita tidak hanya ingin pulih dari tantangan ekonomi, tetapi ingin melompat lebih tinggi, menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh terhadap berbagai guncangan,” ujar Udin.

“Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bagian penting dari siklus pembangunan daerah,” sambungnya.

Ia menegaskan, arah kebijakan fiskal daerah perlu diselaraskan dengan kebutuhan nyata masyarakat, mengingat kondisi perekonomian Pangkalpinang juga dipengaruhi oleh dinamika global, nasional, dan lokal.

“Kita harus cepat beradaptasi di tengah tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan terus menata ulang arah pembangunan ekonomi dengan menekankan prinsip transformasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” kata Udin.

Menurutnya, langkah konkret dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, penguatan sektor UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta promosi potensi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor.

“Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, Pangkalpinang akan mampu bergerak dari fase pemulihan menuju fase percepatan pertumbuhan,” tegasnya.

Udin juga menegaskan, bahwa semangat pembangunan daerah berpijak pada konsep Pangkalpinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, dan Tangguh), yang menjadi landasan moral dan strategis pembangunan kota.

Tahun 2026, kata dia, menjadi periode penting memperkuat fondasi fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal, dengan mengarahkan kebijakan keuangan agar tetap seimbang dan berkelanjutan.

“Setiap perangkat daerah dituntut lebih inovatif, adaptif, dan akuntabel dalam mengelola program agar tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan, Pemkot Pangkalpinang akan memperkuat kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

“Langkah intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, penyempurnaan basis data wajib pajak, serta digitalisasi layanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sementara ekstensifikasi diarahkan pada pengembangan sumber pendapatan baru dan pemanfaatan aset daerah,” urainya.

Udin menambahkan, kebijakan belanja difokuskan pada spending better, not spending more, yaitu pembelanjaan anggaran secara lebih cerdas, efisien, dan berkualitas.

“Efisiensi belanja operasional akan terus diupayakan melalui digitalisasi dan rasionalisasi kegiatan yang kurang produktif,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk memanfaatkan SILPA sebagai instrumen penyeimbang defisit dan pendukung program strategis daerah.

Disamping itu, Udin juga memaparkan gambaran umum APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

• Pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp768,54 miliar, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp216,36 miliar, Pendapatan Transfer Rp545,96 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp6,22 miliar.
• Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp795,63 miliar, sehingga terdapat defisit sebesar Rp27,09 miliar.
• Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya diperkirakan mencapai Rp23 miliar, dengan sisa kurang pembiayaan anggaran (SKPA) sebesar Rp4,09 miliar.

Udin juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

“Membangun Pangkalpinang bukan hanya tugas pemerintahan, tetapi tanggung jawab moral seluruh warga. Dengan niat tulus dan kerja bersama, insyaallah segala keterbatasan dapat kita ubah menjadi kekuatan,” tutur Udin.

“Kami berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan Raperda APBD ini, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tndasnya.