TKD Menurun, DPRD Babel Dorong Strategi Baru Tingkatkan PAD

TKD Menurun, DPRD Babel Dorong Strategi Baru Tingkatkan PAD

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, untuk membentuk Tim Identifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan ini disampaikan usai dirinya memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang Pansus DPRD Babel, Senin siang (3/11/2025).

“Yang pertama kita minta pemerintah daerah segera membentuk tim dalam rangka mempercepat identifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Ini yang harus dilakukan,” ujar Eddy.

Menurutnya, transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang dipangkas, membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

“Kalau ingin mendapat uang lebih untuk pembangunan, maka harus mengintensifkan pendapatan daerah. Nah ini yang kita dorong,” tegasnya.

Eddy menuturkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan, terutama unit pelaksana teknis (UPT), harus mampu bekerja lebih maksimal. DPRD, kata dia, siap membantu mencari solusi jika ditemukan kendala di lapangan.

“Kita lihat kalau tidak maksimal, apa permasalahannya. Kalau aturannya belum ada, segera dibuatkan. Kalau pegawainya kurang, maka harus segera ditambah. Kita koordinasikan semua,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, PAD Babel saat ini berada di kisaran Rp700 miliar dan baru terealisasi sekitar 80 persen dari target. Eddy berharap, angka itu dapat terus meningkat dengan memaksimalkan potensi daerah.

“Kita punya labor, unit-unit UPT yang bisa menghasilkan, juga lahan dan bangunan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Semua itu harus menjadi sumber pendapatan daerah,” ujarnya.

Eddy juga menilai, kendala utama dalam peningkatan PAD bukan semata pada regulasi atau SDM, melainkan pada pola pikir aparatur.

“Kita selama ini lebih santai dalam mengejar pendapatan daerah karena transfer dari pusat lumayan besar. Tapi begitu terjadi pemotongan, orientasi berpikir kita harus berubah. Tidak bisa lagi menunggu seperti durian jatuh. Ini harus dikejar,” tekannya.

Ia menambahkan, para pimpinan UPT perlu berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan.

“Dengan pelayanan yang baik, masyarakat datang, dapat layanan, dan daerah pun dapat duit. Itu yang harus dikejar,” tegasnya.

Eddy juga mengungkapkan, ada beberapa UPT di dinas tertentu yang akan diinventarisasi dan digabungkan agar lebih efisien. Langkah ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan aturan bahwa pada 2027, belanja pegawai daerah harus ditekan hingga 30 persen.

“Karena itu, harus mulai dari sekarang. Penciutan beberapa OPD yang tidak vital bisa mengurangi biaya operasional dan tunjangan jabatan,” pungkasnya.