Ketua DPRD Babel Soroti Nasib Honorer Jika IPP Dihapus, Minta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kaji Ulang
- account_circle admin
- calendar_month Rab, 14 Mei 2025
- visibility 350
- comment 0 komentar
Ketua DPRD Babel Soroti Nasib Honorer Jika IPP Dihapus, Minta Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kaji Ulang
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pentingnya kejelasan pembiayaan operasional sekolah apabila pungutan IPP dihentikan atau dihapus.
Hal itu diungkapkannya, usai menggelar audiensi bersama para kepala sekolah SMAN, SMKN, dan SLBN se-Babel, Rabu (14/5/2025), di ruang Banmus DPRD Babel.
Di mana, pertemuan ini membahas sejumlah persoalan krusial terkait operasional sekolah, terutama soal pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) tersebut.
Ia menyampaikan kekhawatiran dari para kepala sekolah, yang mempertanyakan sumber dana pengganti untuk membayar ratusan guru honorer.
“Kalau mereka tidak mengadakan pungutan IPP lagi, atau IPP dihapus, mereka mempertanyakan operasional mereka dibebankan kepada siapa? APBD atau siapa?,” ujar Didit, yang ditemui usai audiensi tersebut.
“Yang jelas, hari ini kita harus urus hampir 250 honorer yang gajinya menggunakan IPP itu. Kalau tidak ada pungutan lagi, siapa yang akan bayar gajinya?” sambungnya.
Didit mengatakan, pihaknya pun mendorong agar persoalan ini segera dikaji ulang oleh Inspektorat, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, serta Sekretaris Daerah (Sekda).
Ia menyebutkan, bila ada celah untuk membayar para honorer melalui APBD, maka hal itu harus segera ditindaklanjuti.
“Sepakat, kita suruh kaji ulang oleh Inspektorat, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, dan Sekda. Kalau bisa dibayar pakai APBD, ya sudah clear. Tinggal kita lihat nanti, di tahun 2026, apakah APBD mampu menanggung operasional sekolah di luar yang sudah dialokasikan,” jelasnya.
Didit juga mengungkapkan, alokasi APBD untuk gaji guru honorer dan kebutuhan operasional sekolah hampir mencapai Rp50 miliar per tahun. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan lebih dulu berdialog dengan para kepala sekolah untuk memastikan penggunaan dana BOS dapat dioptimalkan.
“Tapi dana BOS kan memang kewenangan pusat, jadi yang perlu kita bahas ialah bagaimana nasib 250 orang honorer jika tidak ada lagi IPP. Gaji mereka siapa yang akan bayar? Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membuat sekolah dan guru honorer menjadi korban,” tegas Didit.
- Penulis: admin
