Pemerintah Targetkan 7 GW Nuklir hingga 2040

Thorcon Miliki 500 Pembangkit, Masing-masing Berkapasitas 500 MW Per-Unit

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi memasukkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi transisi energi menuju sistem kelistrikan rendah karbon dan mendukung target net zero emission 2060 atau lebih cepat.

Dalam ESG Sustainability Forum 2026, Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah menargetkan tambahan kapasitas nuklir sebesar 7 gigawatt electric (GWe) dalam peta jalan energi nasional.

“Di luar itu nanti ada 7 GWe dihasilkan dari tenaga nuklir. Ini hal baru, 7 GWe tenaga nuklir. Apakah ini clean energy carbon, ada yang kontroversi soal ini,” ujar Hashim, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.

Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, total penambahan kapasitas pembangkit nasional diproyeksikan sekitar 70 gigawatt (GW), dengan porsi dominan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Nuklir dimasukkan sebagai opsi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan menyediakan pembangkit baseload rendah emisi.

Sebagai tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan PLTN berkapasitas sekitar 500 megawatt (MW) untuk unit pertama dan kedua. Selanjutnya, kapasitas akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 7 GW pada periode hingga 2040.

Skema ini ditempuh melalui pendekatan bertahap (phased deployment) guna memastikan kesiapan regulasi, teknologi, pembiayaan, serta penerimaan publik.

Proyeksi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat menjadi salah satu pertimbangan utama. Berdasarkan perhitungan PT PLN (Persero), konsumsi listrik diperkirakan tumbuh signifikan dalam satu dekade ke depan, seiring ekspansi industri, hilirisasi mineral, dan elektrifikasi sektor transportasi.

Saat ini, bauran energi nasional masih didominasi batu bara. Diversifikasi ke sumber energi rendah karbon dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.

Di tingkat global, lebih dari 30 negara telah mengoperasikan PLTN sebagai bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap energi nuklir kembali meningkat di tengah krisis energi dan kebutuhan pasokan listrik stabil beremisi rendah.

Meski demikian, pengembangan PLTN di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain aspek keselamatan di wilayah rawan gempa, pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan proyek dengan investasi awal besar, serta penerimaan masyarakat.

Pemerintah menyatakan seluruh tahapan akan mengacu pada standar keselamatan internasional dan prinsip kehati-hatian.

Sejumlah Negara Tertarik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut sejumlah negara telah menyatakan minat berinvestasi dalam proyek PLTN di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan ketertarikan datang dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada.

“Kemarin aja Amerika juga datang. Kanada juga datang. Ramai,” ujar Eniya di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (8/1/2026), dikutip CNBC Indonesia.

Terkait lokasi, Eniya menyebut Bangka Belitung menjadi salah satu wilayah dengan data kajian paling lengkap. Sementara itu, Kalimantan telah memiliki pra-studi kelayakan (pre-feasibility study).

Sebelumnya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah menelaah sekitar 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN.

Namun, menurut Eniya, tantangan utama saat ini bukan lagi aspek teknis lokasi, melainkan kepastian offtaker atau pihak yang akan menyerap listrik yang dihasilkan.

“Ada list 28 kan yang dulu pernah ditelaah oleh BATAN. Nah kita tinggal, dari list itu kan harus ada offtaker. Ini problem utama offtaker. Mau duluan Kalbar atau duluan Bangka atau duluan tempat lain, offtakernya ini,” katanya.

Thorcon Ajukan Reaktor Modular

Dari sektor swasta, PT Thorcon Power Indonesia mengusulkan pembangunan reaktor modular berbasis molten salt reactor (MSR) atau reaktor garam cair, yang dikenal sebagai Thorcon 500.

Thorcon 500 memiliki kapasitas 500 MW per unit pembangkit, terdiri atas dua modul masing-masing 250 MW.

Teknologi ini dirancang beroperasi pada tekanan rendah dengan sistem keselamatan pasif, sehingga reaksi nuklir dapat berhenti secara alami dalam kondisi darurat.

Model konstruksinya modular dan direncanakan diproduksi di galangan kapal sebelum dipasang di lokasi operasi.

Masuknya nuklir dalam RUPTL menandai pergeseran kebijakan energi nasional dari tahap kajian menuju fase implementasi.

Keputusan dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan peran energi nuklir dalam struktur bauran energi Indonesia di masa mendatang. (*)