Jembatan Emas ”Mati Suri”, Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta Desak Perubahan Desain: Jangan Bebani APBD

Jembatan Emas “Mati Suri”, Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta Desak Perubahan Desain: Jangan Bebani APBD

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Kondisi Jembatan Emas yang kini tidak berfungsi normal memicu kritik keras Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta. Edi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan infrastruktur ikonik tersebut terus-menerus menjadi “pajangan” yang tidak produktif.

Ia meminta Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, agar segera mengambil langkah teknis yang berani.

Menurutnya, alasan klasik soal keterbatasan anggaran untuk operasional buka-tutup jembatan memang masuk akal, namun hal itu bukan alasan untuk angkat tangan.

“Jujur saja, kemampuan APBD kita terbatas. Menanggung biaya operasional buka-tutup jembatan yang besar itu beban berat. Secara efisiensi, penghentian operasional itu bisa dipahami, tapi solusinya bukan dibiarkan rusak,” tegas Edi, dikutip Senin (16/3/2026).

Sebagai solusi jangka panjang, Edi mendesak Dinas PUPR Babel dan Balai Kementerian PU untuk duduk bersama mengevaluasi total desain teknis Jembatan Emas. Ia menyarankan agar mekanisme buka-tutup yang boros biaya ditinggalkan dan diganti dengan konstruksi permanen yang lebih rasional.

“Kita harus evaluasi desainnya. Apakah sistem buka-tutup masih relevan? Atau justru lebih baik diubah menjadi desain melengkung dengan elevasi lebih tinggi? Dengan begitu, jembatan tetap bisa dilewati kendaraan tanpa harus mengganggu lalu lintas kapal, dan yang terpenting, nol biaya operasional mekanik,” jelasnya.

Sadar akan kantong daerah yang tipis, Edi mendorong Pemprov Babel untuk lebih agresif melobi pendanaan dari Jakarta. Salah satu peluang emas yang harus ditangkap adalah skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Ia menekankan bantuan dana APBN bukan berarti menyerahkan aset ke pusat. Jembatan Emas harus tetap menjadi milik masyarakat Bangka Belitung, namun pembangunannya dibiayai oleh negara.

“Ini soal kecerdikan memanfaatkan peluang dana nasional. Yang penting jembatan ini kembali berfungsi dan bisa dilewati rakyat,” tambahnya.

Bagi DPRD, Jembatan Emas adalah urat nadi ekonomi warga sekitar. Keberfungsian jembatan ini berdampak langsung pada aksesibilitas menuju RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, serta pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitarnya.

Tanpa konektivitas yang mumpuni, lanjut Edi, potensi ekonomi di wilayah tersebut dipastikan akan jalan di tempat. Ia pun mematok target agar tahun ini minimal sudah ada keputusan final mengenai desain teknis dan kejelasan skema pembiayaan.

“Ini bukan sekadar urusan proyek konstruksi, ini soal menggerakkan ekonomi rakyat. DPRD akan kawal kebijakannya, dan pemerintah daerah harus cepat eksekusinya,” pungkas Edi.