Inflasi Pascalebaran 2026 Terkendali, Tarif Listrik dan Komoditas Pangan Jadi Perhatian

Inflasi Pascalebaran 2026 Terkendali, Tarif Listrik dan Komoditas Pangan Jadi Perhatian

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI Ateng Hartono menegaskan, bahwa kondisi inflasi nasional pasca Lebaran 2026 relatif terkendali, meski terdapat sejumlah komoditas yang memberikan andil signifikan terhadap kenaikan harga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang digelar secara daring, Senin (20/4/2026).

Dalam paparannya, Ateng mengungkapkan bahwa tren historis menunjukkan inflasi pasca Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan periode Ramadan. Namun demikian, pada April 2025 yang menjadi pembanding utama, inflasi tercatat cukup tinggi, didorong oleh penyesuaian tarif listrik serta kenaikan harga komoditas pangan.

“Tarif listrik menjadi penyumbang inflasi terbesar pada periode April 2025 dengan andil mencapai 0,97 persen. Selain itu, komoditas seperti emas perhiasan, bawang merah, cabai merah, dan tomat juga turut memberikan kontribusi terhadap inflasi,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan bawang putih secara konsisten menjadi penyumbang inflasi tertinggi dalam periode pasca Lebaran selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, komoditas daging ayam ras tercatat paling sering menjadi penyumbang deflasi.

“Ini menjadi pola yang perlu diantisipasi bersama, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis,” katanya.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada periode pasca Lebaran umumnya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun pada April 2025, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan kontribusi dominan akibat normalisasi tarif listrik.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah. Sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara tercatat memiliki IPH tertinggi, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, serta daging sapi.

Sementara itu, beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat justru mencatatkan IPH terendah atau mengalami penurunan harga. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu ketiga April 2026 tercatat lebih sedikit dibandingkan daerah yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tren pengendalian harga yang mulai membaik pasca puncak permintaan selama Ramadan dan Lebaran.

“Ke depan, kami meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan pasokan di lapangan,” tegasnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan yang selama ini menjadi pemicu utama inflasi.

“Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untjk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali di tengah dinamika ekonomi nasional,” tukasnya.