Keputusan PLTN Ditargetkan 2027, Pemerintah Kejar Operasi Awal 2032

Pemerintah Masih Hadapi Tantangan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Penerimaan Publik

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diambil pada 2027, sebagai prasyarat untuk mengejar operasi awal pada 2032.

Target ini menandai percepatan agenda nuklir nasional di tengah kebutuhan pasokan listrik stabil dan rendah emisi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan energi nuklir diposisikan sebagai sumber baseload guna menopang sistem kelistrikan yang selama ini masih bertumpu pada energi fosil dan intermitensi energi terbarukan.

“Dari sisi teknologi, pembiayaan, dan regulasi, Indonesia relatif lebih siap dibandingkan sejumlah negara ASEAN,” kata Airlangga dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), berdasarkan siaran pers.

Pemerintah, menurut dia, telah menyiapkan kerangka pendukung, termasuk opsi teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih adaptif untuk sistem kelistrikan nasional.

Selain itu, kaya Airlangga, kerja sama internasional terus dibangun untuk mempercepat transfer teknologi dan skema pembiayaan. Indonesia, lanjut dia, juga mengandalkan potensi sumber daya domestik.

Dikatakan Airlangga, cadangan uranium dan thorium disebut tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya, di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Pemanfaatan sumber daya ini, menurut dia, akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengembangan energi nuklir.

Pemerintah, kata Airlangga, menargetkan kapasitas PLTN mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Dalam peta jalan energi, lanjut dia, nuklir diharapkan berkontribusi pada bauran energi nasional untuk mendukung target net zero emission pada 2060.

Namun, Airlangga menekankan, percepatan proyek sangat bergantung pada kesiapan eksekusi.

Adapun faktor penentunya, kata Airlangga, meliputi kesiapan operator, penguasaan teknologi, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.

Di saat yang sama, lanjut dia, pemerintah masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia dan penerimaan publik.

“Komunikasi publik menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap energi nuklir,” ujarnya.

Pengembangan PLTN, kata Airlangga, juga diarahkan untuk menopang kebutuhan energi sektor industri masa depan, seperti smelter dan pusat data yang membutuhkan pasokan listrik besar dan stabil.

Karena itu, lanjut dia, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk smart grid dan interkoneksi antarwilayah, menjadi bagian dari agenda paralel.

Di luar nuklir, kata Airlangga menambahkan, pemerintah tetap mempercepat pengembangan energi terbarukan, khususnya energi surya melalui program dedieselisasi di wilayah 3T.

Penguatan industri panel surya dalam negeri, menurut dia, juga didorong untuk memperkecil ketergantungan impor.

Airlangga melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada dua pilar transisi energi, yakni penguatan ekosistem energi surya domestik dan kesiapan implementasi energi nuklir.

“Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan,” tutupnya. (*)