BPS Pangkalpinang Latih 192 Petugas Door-to-Door, Siap Mutakhirkan Data SE 2026

BPS Pangkalpinang Latih 192 Petugas Door-to-Door, Siap Mutakhirkan Data SE 2026

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang tengah mematangkan persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Guna menghasilkan data yang akurat, BPS melatih 192 petugas dengan metodologi door–to-door, di Sun Hotel Rabu (3/6/2026). Ratusan petugas ini nantinya akan menyisir seluruh wilayah kecamatan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, menjelaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah krusial untuk menyamakan persepsi para petugas sebelum mereka terjun langsung ke lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Ya, jadi pertama petugas yang akan turun ke lapangan dipastikan harus mempunyai konsep dan definisi yang seragam. Sehingga nanti ketika turun ke lapangan mereka sudah mempunyai standar yang sama yang diinginkan oleh BPS,” jelas Dewi.

Dalam sensus kali ini, BPS membekali petugas dengan pemahaman mengenai batasan establishment atau pendirian usaha dari skala mikro hingga menengah. Sementara untuk pelaku usaha skala besar, pihaknya menerapkan strategi khusus melalui pengisian data mandiri secara online menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).

“Usaha itu juga ada yang dari keluarga di tingkat mikro, kecil, menengah, dan besar. Jadi tugasnya mereka itu dari mikro sampai menengah. Sementara kalau besar, itu ada petugas khusus dari BPS yang sudah kita lakukan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi sebelumnya. Sudah berjalan, kita tinggal melakukan proses pendataan melalui website,” papar Dewi.

Dewi menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 membawa perubahan besar karena memperluas cakupan pendataan hingga ke sektor yang sebelumnya belum pernah tersentuh pada agenda sepuluh tahunan ini.

“Harapannya kita tentunya dengan sensus ekonomi di tahun 2026 yang mencakup sangat luas untuk seluruh kategori lapangan usaha kecuali P&U. Ini berarti termasuk juga pertanian yang sebelumnya belum pernah dilakukan di sensus ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita harapkan seluruh cakupan itu bisa didata secara komplit,” ungkapnya.

Kondisi wilayah perkotaan yang heterogen dan tingkat kesibukan warga yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi BPS. Menjawab tantangan ini, pihaknya merekrut masyarakat lokal serta mahasiswa melalui jalur kerja sama resmi (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi. Petugas sensus ini nantinya akan menerima honor kisaran Rp14 juta untuk masa kerja dua setengah bulan.

Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya kode etik, kekuatan mental, dan profesionalitas saat petugas menghadapi potensi penolakan di lapangan. Jika ada warga yang enggan didata, BPS mengutamakan langkah persuasif ketimbang sanksi.

“Tidak ada sanksi, tapi tentunya kita akan melakukan pendekatan persuasif. Jika memang mereka adalah pekerja, mereka adalah apalagi ASN, misalnya kita akan melakukan pendekatan di tempat bekerjanya. Kalau mereka masyarakat umum, kita akan minta ketua RT yang ikut mendampingi, dan juga tokoh masyarakat sehingga seluruh masyarakat, penduduk di Kota Pangkalpinang, pelaku usaha itu semuanya terdata,” terangnya.

Untuk menjamin komitmen, dalam kegiatan pelatihan tersebut seluruh petugas juga wajib menandatangani pakta integritas guna menjaga kerahasiaan dokumen negara yang mereka kumpulkan.

“Pakta integritas itu penting, karena memang kita sebagai manusia punya keinginan yang berbeda, tapi kita harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya. Di sini, ketika pendataan ini melibatkan dokumen rahasia negara dan hal-hal yang seperti itu juga harus dijaga. Sehingga memang setiap petugas kita jamin mereka patuh pada konsekuensi yang harus sudah ditetapkan di dalam perjanjian,” tegas Dewi.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, menyatakan bahwa agenda besar BPS ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Hal tersebut ia ungkapkan kepada wartawan, usai menghadiri pembukaan pelatihan tersebut di Sun Hotel, Rabu (3/6/2026).

“Kami dari pemerintah kota Pangkalpinang tentunya sangat mendukung kegiatan ini dan kita berharap bahwa kegiatan ini sesuai dengan tahapan dan dapat berakhir dengan sukses dan menghasilkan data yang baik, dan berkualitas karena ini sangat penting bagi landasan dalam penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah khususnya di kota Pangkalpinang,” pungkas Juhaini.