Pemprov Babel Tunda Kegiatan Non-Prioritas Demi Atasi Defisit Anggaran
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 18 Jun 2026
- visibility 64
- comment 0 komentar
Pemprov Babel Tunda Kegiatan Non-Prioritas Demi Atasi Defisit Anggaran
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi menunda sejumlah kegiatan non-prioritas di seluruh perangkat daerah. Langkah ini diambil guna mengatasi tantangan defisit anggaran dan memperkuat kembali ketahanan fiskal daerah.
Kebijakan pengetatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur Babel, Pangkalpinang, Rabu malam (17/6/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, memimpin langsung rapat yang diinisiasi oleh Badan Keuangan Daerah (Bakuda) tersebut. Agenda utama pertemuan berfokus pada evaluasi capaian pajak daerah sepanjang paruh pertama tahun anggaran 2026.
Saat membacakan arahan tertulis Gubernur, Fery menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci utama untuk menyehatkan kembali postur fiskal daerah. Menurutnya, kemandirian anggaran sangat menentukan keberlanjutan program pemerintah.
“Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan,” ujar Fery.
Untuk mendongkrak pendapatan pada semester kedua, Pemprov Babel kini membidik potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari sektor industri. Pemerintah daerah mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Babel, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) hanya dari penyalur resmi lokal. Langkah ini, lanjut Fery, bertujuan agar aliran pajak industri tersebut langsung masuk ke kas daerah.
Selain menyasar pajak industri, Fery menginstruksikan jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT Bakuda di kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Ia juga meminta seluruh jajaran mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak demi menutup celah kebocoran anggaran.
“Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan,” tuturnya.
- Penulis: admin
