Survei UNS-UBB, Peneliti Sebut Mayoritas Masyarakat Babel Dukung Pembangunan PLTN Thorcon 500

Survei UNS-UBB, Peneliti Sebut Mayoritas Masyarakat Babel Dukung Pembangunan PLTN Thorcon 500

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Tingkat penerimaan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti multidisiplin Universitas Sebelas Maret (UNS) bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) mencatat angka penerimaan publik mencapai 85,71 persen pada tahun 2025.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Peneliti Multidisiplin UNS, Dr. Drajat Tri Kartono, dalam seminar diseminasi hasil penelitian survei penerimaan masyarakat atau public acceptance fase 2, di Meeting Room Puri 56 Hotel and Resto Pangkalpinang, Kamis (13/8/2026).

Ia memaparkan bahwa lonjakan dukungan ini mencerminkan tingginya harapan warga lokal terhadap percepatan pembangunan ekonomi dan kemandirian energi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

“Mayoritas warga memandang PLTN bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta menyediakan pasokan listrik yang murah dan stabil,” ujar Dr. Drajat.

Dijelaskannya, survei yang berlangsung pada 29 September hingga 31 Oktober 2025 tersebut, melibatkan 1.533 responden yang tersebar proposional di tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan rumus Slovin dengan margin of error 2,5 persen dari total populasi 1,53 juta jiwa, sampel tersebut merepresentasikan profil demografi Bangka Belitung secara presisi.

Berdasarkan data riset, lanjut dia, penerimaan tertinggi berada di Kabupaten Bangka dengan tingkat dukungan sebesar 92,49 persen, disusul Kabupaten Bangka Barat (90,23 persen) dan Kabupaten Bangka Selatan (87,32 persen). Bahkan di Kabupaten Belitung Timur yang berada pada grafik penerimaan terendah, angka persetujuan warga masih tergolong tinggi, yakni mencapai 85,92 persen.

“Secara historis, tren dukungan publik di Bangka Belitung mengalami kenaikan bertahap. Pada survei BATAN tahun 2016, penerimaan masyarakat berada di angka 67,50 persen. Angka ini naik menjadi 73,73 persen pada survei UNS-UBB Tahap I tahun 2021, sebelum akhirnya menyentuh 85,71 persen pada survei Tahap II tahun 2025,” terangnya.

Dr. Drajat menuturkan, temuan penting dari analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa faktor pendorong utama penerimaan warga bukanlah sekadar pengetahuan teknis semata, melainkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengembang dan pengelola teknologi.

Di mana, survei mencatat sebesar 72 persen responden meyakini PT Thorcon Power Indonesia menyampaikan informasi secara transparan, valid, dan objektif. Selain itu, 90 persen responden percaya bahwa pengelola PLTN memiliki kompetensi tinggi, siap mematuhi regulasi pemerintah, serta menerapkan standar keselamatan internasional secara ketat.

“Masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap potensi risiko lingkungan atau kecelakaan radiasi. Sebanyak 61,64 persen responden menyatakan tidak khawatir karena mereka percaya pada prosedur keamanan yang canggih dan kompetensi teknis pengelolanya. Oleh sebab itu, strategi kunci pembangunan PLTN adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik,” kata Dr. Drajat.

Sebanyak 88,52 persen responden optimistis bahwa kehadiran PLTN Thorcon 500 akan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Meskipun tingkat penerimaan ini sangat tinggi, Dr. Drajat menyebutkan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh lokal dan pemangku kepentingan nasional (termasuk BAPETEN, BRIN, DEN, Kemenko Pangan, dan Komisi XII DPR RI) menegaskan bahwa dukungan masyarakat tetap bersifat bersyarat.

Ia mengungkapkan, warga menuntut jaminan keamanan lingkungan, kepastian penyerapan tenaga kerja lokal, dan pembagian manfaat ekonomi yang adil bagi Bangka Belitung. Selain itu, meskipun dukungan tinggi, 61 persen warga mengaku masih minim wawasan detail mengenai teknologi PLTN Thorcon 500, di mana informasi selama ini dominan diperoleh dari media sosial (14,8 persen) dan media massa (6,8 persen).

Menanggapi hal tersebut, dirinya merekomendasikan pemerintah dan pihak pengembang untuk segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

“Kami merekomendasikan pelaksanaan social mapping secara mendalam, penguatan sosialisasi dan edukasi tatap muka hingga tingkat desa, terutama di kawasan Bangka Tengah, serta penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur demi menyambut transformasi energi murni ini,” pungkasnya.