Pemprov dan DPRD Babel Sepakati Proyeksi Anggaran RKUA-PPAS 2026 dan 2027

Pemprov dan DPRD Babel Sepakati Proyeksi Anggaran RKUA-PPAS 2026 dan 2027

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi menyepakati Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 serta RKUA-PPAS TA 2027. Kesepakatan penting ini disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Babel, Pangkalpinang.

Langkah ini menjadi pijakan awal yang krusial bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan fiskal dan pembangunan untuk dua tahun anggaran berjalan.

Seusai rapat, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memberikan penjelasan langsung kepada awak media mengenai esensi dari agenda paripurna tersebut. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani hari ini baru menyentuh tatanan makro dan proyeksi global dari postur anggaran ke depan.

“Jadi paripurna hari ini adalah penandatanganan MoU RKUA-PPAS untuk perubahan dan anggaran 2027. Poin RKUA-PPAS ini kan itu gambaran-gambaran, rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Ya umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujar Didit kepada wartawan.

Penandatanganan RKUA-PPAS ini, kata dia, berfungsi sebagai pedoman legal bagi Pemerintah Provinsi Babel dalam merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Setelah tahap ini selesai, badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Bangka Belitung baru akan membedah alokasi dana secara mendalam dan spesifik,” tuturnya.

Melalui pengesahan dokumen RKUA-PPAS ini, pihaknya memastikan roda pemerintahan dan program prioritas pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memiliki kepastian pendanaan yang terukur dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani, menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran tersebut telah rampung. Ia juga mengapresiasi legislatif yang memberikan keleluasaan dalam menyelaraskan postur anggaran.

“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran. Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hidayat.

Dokumen anggaran mencatat adanya kenaikan kapasitas fiskal pada KUA-PPAS 2027 jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2026. Lonjakan pendapatan daerah ini menjadi stimulus penting bagi pemprov untuk menggenjot program-program strategis daerah.

Hidayat menyatakan akan mengarahkan penambahan anggaran tersebut untuk mempercepat agenda pembangunan prioritas. Fokus utama mencakup program pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pemulihan pertumbuhan ekonomi, serta pembukaan lapangan kerja baru demi mendongkrak kesejahteraan warga Babel.

Kesepakatan ini sekaligus menjadi pijakan legal dan formal bagi kedua pihak dalam menyusun rancangan APBD mendatang. Dengan begitu, setiap program kerja dan alokasi dana dipastikan tepat sasaran guna menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.