Sinkronkan Data Bansos, DPRD Babel Bakal Kumpulkan Kades Se-Provinsi pada 12 Oktober

Sinkronkan Data Bansos, DPRD Babel Bakal Kumpulkan Kades Se-Provinsi pada 12 Oktober

DOORSTOP ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung menyikapi persoalan data kemiskinan (desil) yang dinilai belum akurat. Sebagai langkah konkret, DPRD Babel menjadwalkan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor pada 12 Oktober 2026 mendatang untuk menyinkronkan data penerima bantuan sosial (bansos).

Keputusan tersebut diambil usai audiensi mengenai dinamika pendataan desil kemiskinan bersama sejumlah pihak terkait di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Jumat (2/10/2026).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil konsultasi jajaran DPRD ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat beberapa waktu lalu. Rakor mendatang akan mempertemukan pihak instansi pusat dengan aparatur daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami menindaklanjuti hasil pertemuan kami dengan BPS Pusat. Maka kesimpulannya bahwa tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan rakor di kantor gubernur bersama BPS Pusat dan provinsi. Pesertanya adalah Kepala Desa Se-provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Sosial Se-Bangka belitung, maupun instansi-instansi yang lainnya,” ujar Didit kepada awak media.

Didit menjelaskan, keterlibatan seluruh kepala desa dalam rakor ini sangat krusial agar mereka mendapatkan pemahaman dan informasi data yang valid dari pemerintah pusat. Dia meminta para kepala desa segera menyisir kembali warganya di lapangan yang selama ini luput dari program perlindungan sosial.

“Supaya nanti mereka mendapatkan sebuah informasi yang betul. Tugas Kepala Desa ialah segera untuk mendata kembali masyarakat-masyarakat yang selama ini belum terakomodir. Dengan tanda kutip, belum terakomodir, padahal mereka layak untuk menerima bantuan,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi program bantuan yang salah sasaran akibat data yang usang. Untuk itu, Didit mendesak setiap instansi vertikal maupun kedinasan yang ingin melakukan pendataan warga untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

“Tolong didata kembali, supaya nanti bantuan ke depan tepat sasaran. Dan kita minta juga setiap instansi manapun yang akan melakukan kegiatan pendataan, libatkanlah Pemerintah Desa. Dan setelahnya kami juga mengusulkan agar variable kearifan lokal itu harus dimasukkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Didit menyoroti indikator kemiskinan makro yang kerap tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat Bangka Belitung saat ini. Dia mencontohkan, kondisi fisik rumah yang bagus di Babel tidak lagi mencerminkan kemampuan ekonomi pemiliknya akibat merosotnya komoditas unggulan daerah seperti timah dan lada (sahang).

“Karena mengapa? Suasana Bangka Belitung ini kan beda dengan provinsi lain. Dulu kita masih punya timah, punya sahang, ada rezeki kita bangun rumah. Sekarang kan mohon maaf, rumahnya bagus, tapi belum tentu isinya ada,” ungkap Didit.

Keluhan dan usulan mengenai indikator lokal tersebut diakui Didit sudah disampaikan langsung ke BPS Pusat agar formulasinya diubah sesuai kondisi riil daerah.

“Alhamdulillah, itu sudah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat yaitu BPS. Mudah-mudahan ini menjadi variable penentu siapa yang berhak menerima bantuan,” katanya.

Tidak berhenti di BPS, DPRD Babel juga berencana mendatangi sejumlah kementerian teknis dalam waktu dekat. Tujuannya agar kementerian penyalur bantuan sosial kepesertaan mau mempertimbangkan variabel kearifan lokal yang diusulkan daerah.

“Dan terakhir, kami juga akan menghadap beberapa kementerian yang menggunakan data BPS ini supaya juga bantuan-bantuan seperti Beasiswa, BPJS, maupun bantuan-bantuan yang lainnya itu ada juga variable-variable lokal diperhatikan,” jelas Didit.

Didit juga berharap agenda besar pada pertengahan Oktober tersebut dapat berjalan tanpa hambatan dan melahirkan solusi jangka panjang bagi sistem jaminan sosial di Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan tanggal 12 ini insyaAllah berjalan dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Maka tugas Pak Kades sekarang untuk melakukan pendataan kembali cari yang benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.