Pansus DPRD Babel Rampungkan Pembahasan Ranperda Sampah Regional, Imam: Tinggal Tunggu Paripurna

Pansus DPRD Babel Rampungkan Pembahasan Ranperda Sampah Regional, Imam: Tinggal Tunggu Paripurna

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai tahap akhir.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi saat ditemui di Kantor DPRD Babel, pada Rabu (14/5/2025).

Imam menyatakan, bahwa seluruh proses pembahasan telah rampung dan kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna.

“Kita tinggal menunggu paripurna. Nanti akan dibahas dalam Badan Musyawarah (BANMUS) untuk dijadwalkan dan diputuskan. Sekarang sudah selesai, sudah dibahas bersama pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Pansus. Bola selanjutnya kita serahkan ke eksekutif, dalam hal ini Gubernur, untuk menyusun aturan turunannya,” jelas Imam.

Ia menegaskan, Ranperda ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Ini sangat vital, karena berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi urusan kita bersama,” ujarnya.

Imam menjelaskan, substansi Ranperda telah tuntas dibahas. Saat ini, proses tinggal menunggu penjadwalan dari BANMUS.

“Revisi hanya menyangkut istilah atau pilihan kata, bukan substansi. Soal substansi sudah selesai sejak pembahasan awal,” katanya.

Ranperda ini, menurut Imam, mengusung pendekatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ia menyoroti pentingnya edukasi tentang pemilahan sampah sejak dari rumah.

“Poin penting dari studi banding kita ke daerah lain adalah pentingnya pemilahan. Kalau tiap rumah buang setengah kilo sampah per hari, tinggal dikalikan jumlah KK. Kalau semua dicampur, pengangkut jadi kesulitan. Harusnya yang organik selesai di rumah. Non-organik baru dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),” urainya.

Ia menambahkan, bahwa sistem pengelolaan sampah yang dibahas tak lagi mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti dulu. Kini, pendekatan difokuskan pada penyelesaian di sumber dan pengelolaan sampah yang benar-benar tidak bisa diolah di rumah.

“Perlu kerja sama lintas sektor. Apakah melalui penunjukan BLUD atau pembentukan tim khusus, tergantung dinas terkait, seperti DLH. Karena sifatnya regional, kita libatkan kabupaten/kota. Sudah ada surat dari Bangka Tengah, Bangka Induk, dan Pangkalpinang,” papar Imam.

Ia juga menyoroti dampak negatif dari pembakaran sampah saat musim hujan yang menyebabkan polusi udara. Untuk itu, keberadaan regulasi ini dinilai mendesak. Namun, Imam menegaskan tahap selanjutnya berada di tangan eksekutif.

“Itu ranahnya eksekutif. Dewan sudah jalankan fungsi legislasi. Bola ini sudah kita tendang, tinggal bagaimana eksekutif menjemputnya agar bisa gol,” tegasnya.

Sebagai Ketua Pansus sekaligus Anggota Komisi III DPRD Babel, Imam Wahyudi menyampaikan keprihatinannya terhadap pengelolaan sampah di daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk berbenah bersama.

“Sampah itu masalah utama. Harus kita selesaikan mulai dari diri sendiri. Jangan berharap orang lain. Karena setiap hari kita produksi sampah. Jangan sampai menumpuk dan memunculkan persoalan hukum seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah,” tuturnya.

Di kesempatan itu, ia juga mengingatkan, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mengajak kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Sudah ada surat cinta dari pusat. Ini program nasional. Semua dinas terkait harus serius. Di Pangkalpinang saja, per hari bisa sampai 120–150 ton sampah. Kalau tidak ditangani, bagaimana mau selesai?” tegasnya.

“Kita panggil gubernur, kepala daerah, ayo bekerja sama. Khususnya Pangkalpinang, seperti di Parit Enam, perlu penanganan serius. Bangka Selatan dan Bangka Barat juga, mari kita benahi bersama,” pungkasnya.