Empat Daerah di Bangka Belitung Belum Kirim Data Calon Lahan Sekolah Rakyat, Termasuk Pangkalpinang
- account_circle admin
- calendar_month Sel, 17 Jun 2025
- visibility 167
- comment 0 komentar
Empat Daerah di Bangka Belitung Belum Kirim Data Calon Lahan Sekolah Rakyat, Termasuk Pangkalpinang
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Empat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengirimkan data usulan calon lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan data yang diolah oleh Kementerian Sosial per 15 Juni 2025. Total, terdapat 189 pemerintah daerah dari 15 provinsi yang belum menyampaikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan program tersebut.
“Terkait dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, ini memang kita mendapat evaluasi dari Mendagri, jadi kita belum mengusulkan lahan,” ujar Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, kepada wartawan usai mengikuti rakor tersebut secara virtual dari Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (16/6/2025).
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang segera menindaklanjuti hal ini. “Nanti yang terhormat Pj Wali Kota Pangkalpinang, Pak Unu Ibnudin, akan memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan penyiapan lahan itu. Nantinya akan kita bahas secara detail bersama dengan PUPR juga,” jelasnya.
Dalam forum nasional itu, Kemendagri menegaskan pentingnya sinergi dan percepatan dari pemda untuk menyukseskan program prioritas nasional tersebut.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Maka pemda perlu segera merespons,” tegas Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam rapat itu.
Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang sebagai model pendidikan berbasis komunitas dengan pendekatan yang menyentuh sisi akademik, karakter, dan pemberdayaan sosial. Pemerintah pusat menargetkan program ini dapat mulai berjalan setelah data calon lahan dari seluruh pemda diterima dan diverifikasi.
- Penulis: admin
