Pangkalpinang Siapkan Strategi Hadapi Bonus Demografi dan Kendalikan Inflasi Daerah

Pangkalpinang Siapkan Strategi Hadapi Bonus Demografi dan Kendalikan Inflasi Daerah

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi bonus demografi, mengendalikan inflasi, serta mendukung program pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa pagi (16/9/2025) di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota.

Juhaini menjelaskan, salah satu fokus utama adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) sesuai arahan Menteri BKKBN RI, Dr. Wihaji.

“Pak Menteri menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, di mana dari 286 juta penduduk, terdapat 192 juta penduduk produktif. Kondisi ini harus dimanfaatkan daerah dengan menyusun PJPK. Ada enam sasaran yang wajib kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah setelah kepala daerah terpilih dilantik,” ujar Juhaini.

Enam sasaran tersebut, lanjutnya, meliputi wajib belajar 12 tahun bagi seluruh masyarakat, keterampilan profesi untuk penduduk Pangkalpinang, terciptanya job creator dan job seeker, investasi lapangan kerja yang memadai, kontribusi terhadap pajak penghasilan serta perlindungan sosial universal, termasuk kesehatan dan jaminan hari tua.

“Dari enam sasaran itu nantinya akan diturunkan menjadi 30 indikator. Keberhasilan pelaksanaan PJPK akan berbuah insentif dana dari pemerintah pusat. Ini yang harus kita dukung,” tegas Juhaini.

Selain kependudukan, Pemkot juga mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah. Juhaini menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP).

“Intinya kita mendukung penuh program ini dengan memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa gratis BPHTB dan retribusi perizinan bangunan gedung,” katanya.

Sementara itu, terkait pengendalian inflasi daerah, Juhaini menegaskan bahwa Kota Pangkalpinang dinilai masih berada dalam kondisi aman.

“Alhamdulillah, inflasi Pangkalpinang year on year hanya 1,32 persen dengan indeks harga konsumen 105,88. Month to month bahkan terkoreksi minus 0,49 persen. Angka ini masih di bawah target nasional,” ungkap Juhaini.

Disamping itu, ia juga menyoroti kondisi harga pangan, terutama beras. Berdasarkan pantauan di Pasar Pagi atau Pasar Kampung Melayu, dan Pasar Ratu Tunggal, harga beras SPHP justru berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari HET Rp13.900. Beras medium pun masih di bawah HET Rp14.000, dijual Rp13.250. Hanya beras premium yang di atas HET, yakni Rp16.000 dari HET Rp15.400, kemungkinan karena keterbatasan stok,” tandasnya.