Atasi Kelangkaan Solar Subsidi Nelayan, DPRD Babel dan Pertamina Tata Ulang Sistem Penyaluran

Atasi Kelangkaan Solar Subsidi Nelayan, DPRD Babel dan Pertamina Tata Ulang Sistem Penyaluran

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, memastikan akan menata ulang sistem penyaluran solar subsidi bagi nelayan di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya laporan mengenai pemotongan kuota solar subsidi yang diterima para nelayan di lapangan.

“Saya mendapat keluhan daripada nelayan, mereka bilang masak DPRD nggak mau ngurus nelayan. Waduh, dengernya nyesek saya. Saya cek tadi di media, banyak hak-hak subsidi nelayan solar-nya hilang. Ada dari mereka yang dapat seharusnya sebulan 2000 liter, dapatnya hanya 800 liter,” ujar Didit usai menggelar audiensi bersama PT Pertamina Patra Niaga area Babel dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel di ruang kerjanya, Rabu siang (1/7/2026).

Didit menilai pemotongan kuota tersebut menjadi bukti nyata bahwa penyaluran solar subsidi di seluruh wilayah Bangka Belitung saat ini tidak tepat sasaran. Ia pun merasa prihatin dengan beban hidup yang harus ditanggung oleh para nelayan kecil akibat kelangkaan ini.

“Kita bayangkan mereka malam-malam, meninggalkan anak istri hanya untuk mendapatkan satu kilo ikan. Apalagi masalahnya subsidi yang harusnya mereka dapatkan, mereka enggak dapat. Artinya, kalau memang kita tidak bisa bantu mereka ya tolong jangan ngambil hak mereka. Kita enggak tahu mahluk apa yang makannya, atau yang minumnya. Yang jelas yang kita dapat, curahan hati mereka para nelayan, maka kami (DPRD) harus tidak lanjuti,” tegas Didit.

Sebagai bentuk tindak lanjut, DKP Babel berkomitmen merampungkan pemutakhiran data nelayan penerima subsidi dalam waktu dua minggu. Setelah data tersebut valid, DPRD Babel akan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk melakukan pengawasan ketat secara hukum demi memberikan efek jera kepada para pelaku penyelewengan.

Di kesempatan yng sama, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, menjelaskan bahwa pihaknya menyalurkan solar subsidi berdasarkan regulasi resmi. Persyaratan administrasi yang ketat, diakuinya menjadi kendala tersendiri bagi sejumlah nelayan di lapangan.

“Jadi prosedurnya kan memang yang kami bisa layani adalah nelayan yang ada surat rekomendasi. Terkait persyaratan surat rekomendasi itu dapatnya seperti apa, itu kan dari Dinas DKP. Karena Dinas pun sudah mengeluarkan aplikasi XStar yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Itu secara formil di lapangannya memang banyak sekali nelayan yang memang butuh. Tapi secara persyaratan dia tidak bisa memenuhi, ini menjadi PR bersama,” kata Satriyo.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak DKP Babel akan menggencarkan sistem jemput bola dengan membuka gerai pelayanan pengurusan surat rekomendasi langsung di pelabuhan perikanan.

Sementara itu, menyoal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), Satriyo menegaskan bahwa kuota BBM untuk wilayah Bangka Belitung secara keseluruhan masih terpantau aman hingga akhir tahun. Namun, ia tidak menampik adanya lonjakan konsumsi akibat disparitas harga.

“Kuota Bangka Belitung sampai saat ini masih on track sampai dengan akhir tahun. Cuman untuk posisi per juni ini mungkin sekitar 97-99% kalau year-to-date/ytd. Cuman memang dengan adanya perubahan dan selisih harga, tentunya menambah konsumsi BBM subsidi Pertalite dan juga Biosolar,” pungkas Satriyo. (Hr)