DPRD Babel Desak Pertamina Segera Normalkan Pasokan BBM

DPRD Babel Desak Pertamina Segera Normalkan Pasokan BBM

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendesak PT Pertamina Patra Niaga area Babel untuk bergerak cepat mengatasi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM). Desakan ini menyusul maraknya antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa Pertamina harus segera memulihkan jalur distribusi. Ia menilai kelangkaan ini telah melumpuhkan berbagai sektor krusial masyarakat, mulai dari roda ekonomi, aktivitas pendidikan, hingga pelayanan publik.

“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” ujar Didit kepada awak media, di ruang kerjanya, Selasa siang (14/7/2026).

Krisis bahan bakar ini, kata Didit, tidak hanya memicu antrean kendaraan hingga berjam-jam, tetapi juga menyuburkan praktik spekulasi di tingkat pengecer.

Didit juga mengungkapkan, harga BBM eceran kini bahkan ada yang menyentuh angka Rp20.000 per liter. Kondisi tersebut, tentu semakin mencekik daya beli masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada mobilitas harian.

Guna menunjukkan kedaruratan situasi, Didit berinisiatif menghubungi General Manager Pertamina melalui panggilan video langsung dari lapangan. Dalam komunikasi tersebut, ia memperlihatkan realitas antrean yang mengular serta memperdengarkan langsung keluhan warga yang frustrasi menunggu giliran pengisian.

“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” kata Didit.

Dampak nyata dari kelangkaan ini bahkan disaksikan langsung oleh Didit di lingkungan tempat tinggalnya. Ia melihat dua pengendara sepeda motor mogok akibat kehabisan bensin tepat di depan rumahnya, sehingga terpaksa berjalan kaki demi mengantar anak mereka ke sekolah.

“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Didit, pihaknyaa meminta Pertamina mengevaluasi total sistem pelayanan di SPBU. Salah satu solusi konkret yang ia tawarkan adalah memisahkan jalur antrean antara kendaraan umum dan konsumen yang menggunakan jeriken atau para pengerit. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan distribusi yang lebih tertib dan tepat sasaran.

“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan dalam waktu sesingkat-singkatnya karena ini kewenangan daripada Pertamina,” tegas Didit.