Konsisten Jalankan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Raih Rural Development & Regional Equity di CNN Indonesia Award 2025
- account_circle admin
- calendar_month Sen, 3 Nov 2025
- visibility 101
- comment 0 komentar

Program Kampung Reforma Agraria Dinilai Sebagai Model Percontohan Pengelolaan Tanah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
DOORSTOP.ID, JAKARTA — Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan pedesaan dan mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria kembali mendapat pengakuan publik.
Melalui inovasi program Kampung Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan tersebut diserahkan pada malam puncak acara di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima penghargaan tersebut.
Program Kampung Reforma Agraria dinilai sebagai model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan, karena mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat desa.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya menjalankan redistribusi dan sertipikasi tanah, tetapi juga memastikan pemanfaatan tanah secara produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta memastikan lahan-lahannya produktif,” jelas Wamen Ossy.
Selain mendorong pemerataan ekonomi berbasis desa, Kementerian ATR/BPN juga konsisten melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang.
Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria.
“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkapnya.
Wamen Ossy berharap masyarakat terus mendukung berbagai langkah reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah,” tuturnya.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya. (MW/YZ)
Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN RI
- Penulis: admin


