Natalius Pigai Fokus Mantapkan Struktur Kementerian HAM dalam 100 Hari Pertama
- account_circle
- calendar_month Rab, 23 Okt 2024
- visibility 87
- comment 0 komentar

DOORSTOP.ID, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan akan fokus pada pembenahan struktur dan sistem di Kementerian HAM selama 100 hari pertamanya menjabat.
Dalam dua hingga tiga bulan pertama, Pigai berencana untuk menata nomenklatur, memperkuat struktur, serta membentuk dan merevitalisasi organisasi di kementerian yang baru dibentuk itu.
“Kami fokus pada pembentukan dan pemantapan struktur, serta sistem tata kelola. Prioritas pertama adalah menciptakan kerangka organisasi yang solid,” ujar Pigai di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Selain itu, Pigai menyoroti pentingnya penempatan personel sebagai tantangan tersendiri. Menurutnya, tugas berat terletak pada penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup, dengan target minimal 200 orang untuk bekerja di kementerian tersebut.
“Menyusun struktur dan sistem itu mudah, tetapi penempatan personel jadi pekerjaan berat,” jelasnya.
Kementerian HAM adalah hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pigai juga menyatakan pentingnya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai agar kementerian ini dapat berfungsi optimal. Namun, lanjutnya, hal itu bergantung pada anggaran yang tersedia.
Pada acara penyambutan di Kemenkumham, Pigai juga menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp64,855 miliar untuk Kementerian HAM pada 2024, yang hanya 0,31 persen dari total anggaran Kemenkumham.
Menurut Pigai, angka tersebut masih jauh dari memadai untuk pembangunan HAM yang mencakup banyak aspek, baik fisik maupun nonfisik.
“Bagaimana kita bisa membangun 10 pusat studi HAM, membuka jurusan HAM di universitas, dan menyebarkan kesadaran HAM di 80 ribu desa, jika fasilitasnya tidak memadai?” ujarnya
Kementerian HAM, kata Pigai, ke depannya akan fokus pada upaya pembangunan HAM di Indonesia, termasuk penyusunan regulasi, perlindungan hak warga negara, serta penguatan posisi Indonesia dalam bidang HAM di kancah internasional.
Pigai menegaskan, upaya ini memerlukan dukungan anggaran yang kuat, agar bisa terlaksana dengan baik.
Sementara, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.
“Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” kata Nico
- Penulis:


