Nuklir Jadi Pilar Penting Ketahanan Energi Nasional

Kapasitas PLTN Ditargetkan 45 GW pada 2060

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa energi nuklir akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pencapaian target dekarbonisasi Indonesia.

Sesuai arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pengembangan energi nuklir diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keandalan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan penurunan emisi.

Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN, Sripeni Inten Cahyani, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk pengembangan energi nuklir, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran hingga berbagai dokumen perencanaan energi nasional yang menempatkan nuklir sebagai bagian dari bauran energi masa depan.

“Pemerintah memandang energi nuklir bukan sekadar alternatif pembangkit listrik, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon,” ujar Sripeni saat menjadi pembicara pada forum Advancing Energy Security in Indonesia and ASEAN Through High-Standard Nuclear Technologies: Powering the Future – American Leadership in Clean Nuclear Energy yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (23/6/2026).

Menurut Sripeni, dalam Kebijakan Energi Nasional, energi nuklir diarahkan untuk mendukung keseimbangan sistem energi sekaligus membantu pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan memenuhi standar keselamatan serta keamanan internasional yang ketat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diproyeksikan mencapai sekitar 45 GigaWatt (GW) pada 2060.

Sementara itu, unit PLTN komersial pertama ditargetkan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an.

“Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan nuklir bukan lagi wacana jangka panjang, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan pasokan energi yang andal, bersih, dan berkelanjutan di masa depan,” katanya.

Meski demikian, Sripeni menegaskan bahwa keberhasilan program nuklir tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi.

Kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, industri pendukung, serta penerimaan publik menjadi faktor yang sama pentingnya.

“Pembangunan PLTN memerlukan koordinasi nasional yang kuat dan terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai standar internasional,” ujarnya.

Menurut Sripeni, Indonesia saat ini terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari kajian tapak, penguatan kerangka regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung implementasi program nuklir secara bertanggung jawab.

Ia menambahkan bahwa transparansi dan komunikasi publik harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengembangan energi nuklir.

“Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara terbuka, berbasis kajian ilmiah, dan mengedepankan prinsip keselamatan sebagai prioritas tertinggi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Nuclear Stakeholder Engagement Consultant, Kelle Barfield, menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan program nuklir.

“Pengembangan energi nuklir yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal. Transparansi dan komunikasi berbasis fakta menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Researcher on Nuclear ASEAN Centre for Energy (ACE), Rully Hidayatullah, menyampaikan bahwa minat negara-negara ASEAN terhadap energi nuklir terus meningkat seiring kebutuhan mempercepat transisi energi dan mencapai target penurunan emisi.

Menutup paparannya, Sripeni menegaskan bahwa pengembangan energi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan energi nasional yang berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Energi nuklir merupakan salah satu opsi strategis untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung agenda dekarbonisasi Indonesia,” pungkasnya. (*)