Pasokan Kelapa Langka, Gara-Gara Tren Ngopi di China?

Pasokan Kelapa Langka, Gara-Gara Tren Ngopi di China?

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Pasokan kelapa di dalam negeri mengalami kelangkaan dalam beberapa waktu terakhir. Ternyata, penyebab utamanya bukan karena gagal panen atau cuaca ekstrem, melainkan lonjakan permintaan ekspor, terutama dari China.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh banyaknya permintaan kelapa dari luar negeri yang menyerap stok domestik.

“Kelapa sekarang langka karena kelapa sama teman-teman dari Tiongkok diolah jadi susu,” ujar Zulkifli Hasan, saat menghadiri gelaran World of Coffee Jakarta, pada Kamis (15/5/2025).

Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, tren konsumsi kopi di China kini mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat Negeri Tirai Bambu itu, mulai beralih dari susu sapi ke santan kelapa sebagai campuran minuman kopi mereka.

“Jadi di Tiongkok sekarang orang minum kopi bukan pakai susu, tapi pakai santan kelapa. Jadi kelapa mahal sekarang,” ungkapnya.

Tren tersebut, lanjut dia, membuat permintaan kelapa Indonesia melonjak tajam, mengingat kualitas kelapa lokal yang dikenal unggul dan sesuai untuk kebutuhan industri makanan dan minuman internasional.

Menurutnya, fenomena ini memang membuka peluang ekspor yang menjanjikan. Namun di sisi lain, hal ini berisiko akan mengganggu ketersediaan bahan baku dalam negeri, jika tidak diimbangi dengan pengaturan distribusi dan pasokan yang memadai.

Di kesempatan itu, ia pun mengklaim jika pemerintah menaruh perhatian besar dalam pengembangan kopi dalam negeri.

“Pemerintah nggak hanya fokus kepada pangan pokok seperti gabah dan jagung, tapi juga perkebunan yang sangat menguntungkan seperti kopi dan cokelat harganya bagus sekarang,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menekankan bahwa kelangkaan bahan baku kelapa telah mengganggu aktivitas industri dalam negeri dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan moratorium ekspor selama 3-6 bulan sebagai solusi cepat.

“Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja,” jelas Putu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025) lalu.

“Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” tukas Putu.