Pemerintah Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat, Target Mulai Tahun Ajaran 2025-2026

Pemerintah Matangkan Persiapan Sekolah Rakyat, Target Mulai Tahun Ajaran 2025-2026

DOORSTOP.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa saat ini terdapat 53 lokasi yang telah siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena pemerintah terus berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota guna memastikan kesiapan daerah dalam menjalankan program ini.

“Kami melaporkan bahwa hingga hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53 lokasi, yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, data ini masih akan berkembang dalam beberapa hari ke depan seiring koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers usai rapat.

Fokus pada Kelompok Rentan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, bahwa mekanisme penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas bagi kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Menurutnya, lokasi sekolah yang telah dipilih pun telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi.

“Jadi, pemetaan ini sudah sangat selaras dengan data yang ada di BPS,” ujar Amalia.

Gus Ipul menambahkan bahwa selain aspek kurikulum, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur sekolah. Fasilitas yang disediakan meliputi asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga sarana olahraga, guna menunjang kenyamanan belajar bagi siswa.

“Sekolah-sekolah yang dipilih sudah memenuhi syarat kelayakan, baik dari segi bangunan maupun fasilitas penunjangnya,” jelasnya.

Dukungan Perguruan Tinggi dan Konsolidasi Anggaran

Program Sekolah Rakyat akan diselenggarakan di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran pembangunan dan renovasi fasilitas. Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini harus menjadi bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin sekaligus mendorong kebangkitan wong cilik menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Presiden meminta kami untuk terus mengupayakan konsolidasi, agar program ini berjalan maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu,” kata Gus Ipul.

Saat ini, berbagai kementerian masih membahas aspek penting, termasuk kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, pengawasan, hingga tata kelola Sekolah Rakyat. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran.

“Insyaallah dalam 1-2 minggu ke depan, gambaran program ini akan semakin jelas,” pungkas Gus Ipul.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045.