RDP dengan PT Timah, DPRD Babel Dorong Transparansi dan Pemberdayaan Ekonomi

RDP dengan PT Timah, DPRD Babel Dorong Transparansi dan Pemberdayaan Ekonomi

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya transparansi dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Timah Tbk yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (17/7/2025).

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, dan dihadiri jajaran anggota dewan serta Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, beserta tim manajemen. Fokus utama pertemuan adalah mendengarkan rencana strategis PT Timah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2026.

“Kami ingin mendengar secara langsung rencana PT Timah untuk tahun 2026, khususnya dalam kontribusinya terhadap masyarakat dan daerah,” ujar Eddy dalam forum tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung operasional PT Timah selama perusahaan tersebut menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat serta menjunjung transparansi dan prinsip tata kelola yang baik.

“PT Timah sebagai BUMN harus hadir untuk masyarakat. Kegiatan usaha harus mengutamakan pemberdayaan ekonomi lokal, bukan hanya dari sisi tambang, tetapi juga sektor-sektor penunjang lainnya,” tegasnya.

Eddy juga menyoroti pentingnya pelibatan pelaku usaha lokal dan tenaga kerja dari Bangka Belitung, dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR PT Timah.

“Gunakan potensi lokal. Jika kegiatan ekonomi bisa melibatkan masyarakat Babel, maka perputaran ekonomi akan lebih terasa di daerah,” lanjutnya.

Meskipun kewenangan teknis pertambangan berada di tangan Kementerian ESDM, Eddy memastikan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap aktivitas PT Timah di Babel.

“Kami memang tidak punya kewenangan teknis, tapi sebagai representasi rakyat, DPRD wajib mengawal dan membangun sinergi dengan kementerian dan pengawas tambang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa seluruh kegiatan PT Timah harus berjalan secara legal dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa sumber daya dikelola secara benar, tidak ada yang keluar dari jalur legalitas, dan keberadaannya betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat Babel,” pungkas Eddy.

Sementara itu, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, dalam paparannya menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus bertransformasi dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

Ia menyatakan kesiapan perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID tersebut, untuk bersinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan di Bangka Belitung dalam pelaksanaan program tahun 2026.