Rina Tarol Desak Penyelesaian Konkret Konflik Lahan HTI di Pulau Besar
- account_circle admin
- calendar_month Ming, 13 Sep 2026
- visibility 45
- comment 0 komentar
Rina Tarol Desak Penyelesaian Konkret Konflik Lahan HTI di Pulau Besar
DOORSTOP.ID, PULAU BESAR — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, mengkritik keras lambannya penyelesaian konflik Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan. Ia menilai, hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi konkret, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pertanian menjadi tersandera.
“Kecamatan kita memang lagi tersandera oleh HTI. Sampai detik ini belum ada penyelesaian secara konkret. Hanya katanya sudah, tapi ‘sudah’ yang tidak jelas. Masyarakat butuh kepastian dan penyelesaian nyata, bukan cuma klaim sepihak,” tegas Rina di hadapan warga saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Pulau Besar, Minggu (13/9/2026).
Rina menegaskan, tumpang tindih lahan HTI dengan ruang kelola masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Hal ini karena mayoritas warga menggantungkan hidupnya pada sektor agraria.
Guna mempercepat tindak lanjut, Rina sengaja memboyong sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Babel ke lokasi reses agar mendengar langsung jeritan hati masyarakat.
“Harapan kami, hadirnya kami di sini bisa membantu. Bapak-Ibu bisa merasakan kehadiran wakil-wakilnya yang ada di DPRD Provinsi. Setiap aspirasi yang disampaikan harus menjadi bahan perjuangan lembaga DPRD sesuai kewenangan,” ujarnya.
Selain persoalan agraria, perwakilan OPD yang hadir juga dihujani berbagai keluhan mendasar dari warga. Mulai dari carut-marut perubahan data desil penerima bantuan sosial, sulitnya akses beasiswa dan bantuan masjid, pengembangan UMKM, hingga pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bagi nelayan lokal.
Politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa fungsi reses akan berjalan optimal jika warga aktif menagih komitmen para wakil rakyat. Ia berkomitmen untuk terus mengawal keluhan konstituennya dan meminta masyarakat tidak memutus komunikasi selepas agenda reses ditutup.
“Jangan sampai kami hadir hanya pada saat tatap muka di sini, setelah itu kami hilang. Sebenarnya masyarakat harus rajin mengundang kami, Insyaallah kalau ada waktu kami akan datang. Kami ingin persoalan HTI dan aspirasi Pulau Besar ini segera dieksekusi pemerintah agar ada kepastian hukum bagi warga,” pungkas Rina.
- Penulis: admin
