Perkuat Fungsi Legislasi, Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama dengan UBB

Perkuat Fungsi Legislasi, Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama dengan UBB

DOORSTOP.ID, BANGKA — Badan Keahlian DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam rangka penguatan kerja sama kelembagaan yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan berlangsung di Ruang Betason I, Kampus Terpadu Balunijuk, Bangka, pada Senin (23/2/2026).

Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama UBB, Hamsani, bersama jajaran pimpinan fakultas. Turut hadir Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (FPPK) Riwan Kusmiadi, Dekan Fakultas Hukum (FH) Jeanne Darc Noviayanti Manik, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Ismed Inonu, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Trisula, para narasumber, serta dosen dan peneliti UBB.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Badan Keahlian DPR RI dalam membangun sinergi dengan perguruan tinggi, khususnya untuk mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui kajian akademik berbasis riset.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kontribusi akademisi terhadap proses pembentukan kebijakan publik. UBB siap mendukung melalui riset, kajian ilmiah, serta penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Bayu Dwi Anggono, didampingi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Wiwin Sri Rahyani, menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas naskah akademik, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi berbasis evidence-based policy.

Menurut Bayu, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan politik dengan kebijakan berbasis data. Hingga saat ini, Badan Keahlian DPR RI telah menjalin lebih dari 100 MoU dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. UBB, dengan tagline Unggul Membangun Peradaban, dinilai memiliki potensi riset yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RUU maupun pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Setiap tahun, Badan Keahlian DPR RI memanfaatkan ratusan luaran penelitian, termasuk hasil survei dan analisis berbasis data dari perguruan tinggi, guna memperkuat proses pengambilan keputusan parlemen.

Agenda kunjungan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU sebagai payung hukum kerja sama kedua institusi, serta PKS di tingkat fakultas yang mencakup bidang penelitian, kajian legislasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

FGD yang digelar turut menghadirkan dosen dan peneliti UBB bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan legislasi nasional, meliputi potensi dan tantangan pembangunan daerah kepulauan, tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan perumusan kebijakan berbasis riset dan data ilmiah.

Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antara Badan Keahlian DPR RI dan UBB dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional maupun daerah. (*)