BRIN Percepat Kesiapan SDM Nuklir untuk Dukung Target Operasi PLTN 2032

Ekosistem SDM Nuklir Tersebar di Berbagai Lembaga 

DOORSTOP.ID, JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong percepatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan untuk mendukung target operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama Indonesia pada 2032.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kesiapan SDM menjadi salah satu faktor kunci selain teknologi dan infrastruktur dalam pembangunan PLTN sebagai bagian dari strategi menuju net zero emission (NZE) 2060.

Menurut dia, ekosistem SDM nuklir tidak hanya berada di BRIN, tetapi tersebar di berbagai lembaga yang memiliki peran berbeda dalam pengembangan energi nuklir nasional.

“Ekosistem SDM nuklir sangat luas, mulai dari penguasaan teknologi, kebijakan energi, pengawasan keselamatan, hingga operasional pembangkit listrik,” kata Arif dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) tentang kesiapan SDM PLTN di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa, (10/3/2026).

Arif menjelaskan, sejumlah lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kebijakan energi, Kementerian PAN-RB terkait regulasi SDM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai otoritas keselamatan, serta PT PLN (Persero) yang disiapkan sebagai operator PLTN.

Ia menegaskan koordinasi lintas lembaga menjadi keharusan agar kebutuhan SDM dapat disiapkan sesuai tahapan pembangunan PLTN.

Menurut Arif, pembangunan PLTN terdiri dari beberapa fase, yakni perencanaan kebijakan energi, konstruksi, commissioning, hingga operasi.

Setiap tahapan membutuhkan keahlian berbeda, mulai dari perancang kebijakan, insinyur konstruksi, tenaga penguji sistem, hingga operator reaktor.

“Karena itu penyiapan SDM harus dilakukan sejak awal dan dirancang secara sistematis,” ujarnya.

BRIN juga menyoroti perlunya regenerasi tenaga ahli nuklir menyusul adanya kekosongan rekrutmen pada sejumlah bidang strategis dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk menutup kebutuhan tersebut, BRIN akan memanfaatkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) guna memperkuat bidang nuklir dan keantariksaan.

Selain itu, Arif mengatakan fleksibilitas kualifikasi pendidikan juga perlu diterapkan pada posisi tertentu agar kebutuhan SDM teknis tidak terhambat.

“Tidak semua posisi harus S3. Untuk operator PLTN, lulusan S1 sebenarnya sudah memadai sepanjang memiliki kompetensi teknis yang sesuai,” kata dia.

Ia berharap forum tersebut dapat menghDengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyiapkan fondasi SDM yang kuat untuk mendukung realisasi PLTN pertama Indonesia pada 2032. (*)