Pangkalpinang Perketat Pengawasan Program MBG, Dessy: Jangan Ada Data yang Ditutupi

Pangkalpinang Perketat Pengawasan Program MBG, Dessy: Jangan Ada Data yang Ditutupi

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang bergerak cepat merapikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) percepatan MBG di Balai Besar Betason, Kamis (16/4/2026), Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyoroti sejumlah kendala teknis, mulai dari sertifikasi sanitasi hingga transparansi data pemasok.

Dalam arahannya, Dessy menegaskan bahwa program nasional inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini memiliki misi besar yang harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Perlu kita ketahui tujuan pemerintah ada program MBG ini tujuan utamanya untuk meningkatkan gizi anak-anak kita dan jika gizi sudah meningkat, SDM kita kuat dan yang paling penting adalah untuk menggerakkan ekonomi lokal kita,” tuturnya.

“Nah, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Niat kita apa, niat dari pemerintah itu apa, baru kita bisa bergerak sesuai dengan niat dan tujuan sehingga tidak keluar dari koridor-koridor ketentuan dan aturan,” tambah Dessy.

Namun, Dessy menyayangkan adanya hambatan komunikasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Ia mencatat masih minimnya koordinasi antara Satgas MBG yang diketuai oleh Sekda Mie Go dengan OPD terkait di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Bahkan, ia menemukan adanya kesan tertutup dari pihak pengelola layanan. Persoalan serius yang menjadi sorotan meliputi belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sistem pengelolaan limbah yang belum memadai. Dessy juga mempertanyakan sikap SPPG yang terkesan merahasiakan data supplier atau pemasok bahan baku.

“Saya tidak tahu kenapa tidak data supplier, ini rahasia ya? Apa tidak boleh memberikan secara umum atau terkait dengan rahasia dapur atau apa? Dari Satgas MBG juga dari pemerintah kota, tidak mau mencampuri urusan dapur SPPG, kami hanya bertugas untuk mengontrol dan memantau jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada keracunan makanan, kalau supplier-nya ditutupi bagaimana?,” tegurnya.

“Jadi, kami berharap adanya keterbukaan mengenai data supplier kepada Pemerintah terutama kepada Satgas MBG,” sambungnya.

Menurut Dessy, transparansi ini merupakan sesuatu yang krusial, mengingat adanya laporan mengenai kualitas makanan yang tidak layak di lapangan. Pihaknya tidak ingin kecolongan jika terjadi kasus keracunan makanan atau dampak lingkungan akibat kontrol kualitas yang tidak konsisten.

Meski memberikan teguran tersebut, ia tetap mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta OPD lainnya yang terus aktif melakukan monitoring di lapangan. Ia berharap forum diskusi ini menjadi titik balik untuk memperkuat sinergi.

“Pertemuan ini kita lakukan agar adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota yang diwakili oleh Satgas MBG dengan Satuan SPPG, sehingga program yang dicanangkan Presiden ini bisa berjalan maksimal di Kota Pangkalpinang,” tutupnya.