DPRD Babel Desak Pembentukan Timwas Harga Sawit, Didit: Jangan Ada Petani yang Terzalimi
- account_circle admin
- calendar_month Rab, 6 Mei 2026
- visibility 98
- comment 0 komentar
DPRD Babel Desak Pembentukan Timwas Harga Sawit, Didit: Jangan Ada Petani yang Terzalimi
DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, meminta Pemerintah Provinsi segera membentuk tim pengawas (Timwas) untuk melindungi kesejahteraan para petani kelapa sawit. Hal ini disampaikannya usai rapat penetapan indeks “K” di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, pada Rabu (6/5/2026).
Rapat yang membahas pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit ini turut melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi, Polda Kepulauan Bangka Belitung, hingga sejumlah perwakilan petani. Didit menekankann penetapan harga di atas kertas tidak akan berarti tanpa pengawasan ketat di lapangan.
“Setelah pasca penetapan harga, saya minta Bapak Gubernur membentuk tim pengawasan melibatkan unsur Kejati, Polda, DPRD, kita awasi. Yang kedua, perlu ada posko pengaduan supaya tahu keluh kesah petani seperti apa,” tegas Didit kepada wartawan.
Didit menjelaskan, keberpihakan DPRD terhadap harga sawit bukan tanpa alasan. Sektor pertanian menyumbang hampir 45 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung. Menurutnya, jjika harga di tingkat petani dimainkan oleh oknum tertentu, maka dampak domino akan menghantam ekonomi daerah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya (foto: dprdbabel).
“Mengapa kita ngotot? Karena PDRB sektor petani hampir 45 persen. Jika harga di tingkat petani dimainkan, yang rugi bukan petani saja. Pasar sepi, ekonomi tidak bergerak, tingkat daya beli masyarakat rendah. Yang rugi siapa? Pemerintah dan rakyat,” lanjutnya.
Meski vokal membela petani, Didit mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem industri. Ia menilai perusahaan sawit juga harus tetap dijaga keberlangsungannya melalui pembinaan yang adil. Ia pun mendorong asosiasi seperti Apkasindo untuk lebih aktif memberikan sosialisasi kepada para petani.
Fokus utama Didit saat ini tertuju pada nasib petani swadaya yang belum menjalin kemitraan resmi dengan pabrik. Menurutnya, kelompok ini paling rentan terkena permainan harga.
“Yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana nasib petani yang tidak bermitra. Itu kan. Maka saya minta kawan-kawan Apkasindo perjuangkan itu juga. Tugas DPRD mengusulkan agar tolong tidak ada petani yang terzalimi,” pungkasnya.
- Penulis: admin
