Respons Polemik LCC Empat Pilar Kalbar, Setjen MPR RI Janjikan Evaluasi Menyeluruh dan Penelusuran Internal

Respons Polemik LCC Empat Pilar Kalbar, Setjen MPR RI Janjikan Evaluasi Menyeluruh dan Penelusuran Internal

DOORSTOP.ID — Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI akhirnya angkat bicara menanggapi dinamika yang terjadi dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Langkah ini diambil setelah pelaksanaan kompetisi tersebut memicu perdebatan hangat di jagat media sosial.

Setjen MPR RI menyatakan pihaknya menghormati penuh perhatian serta masukan yang datang dari masyarakat. Mereka menyadari bahwa ajang pendidikan bagi generasi muda ini harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, serta rasa keadilan.

“MPR RI memahami bahwa LCC Empat Pilar adalah ruang pembelajaran konstruktif. Karena itu, prinsip keadilan dan transparansi harus menjadi prioritas utama,” tulis pernyataan resmi Setjen MPR RI yang dikutip Selasa (12/5/2026).

Penelusuran Internal Tengah Berjalan

Menanggapi viralnya potongan video terkait penilaian jawaban peserta di salah satu sesi lomba, panitia pusat dari Sekretariat Jenderal MPR RI kini tengah bergerak melakukan penelusuran internal.

Langkah ini bertujuan untuk membedah secara objektif apa yang sebenarnya terjadi di meja juri dan panggung perlombaan di Kalbar.

Selama ini, LCC Empat Pilar memang menjadi instrumen utama MPR dalam membumikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, integritas dalam proses penilaian menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas lembaga.

Janji Evaluasi Total demi Akuntabilitas

Tak ingin kejadian serupa terulang, MPR RI menjanjikan evaluasi menyeluruh. Fokus evaluasi ini mencakup perbaikan teknis yang krusial, mulai dari mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, hingga tata cara penanganan keberatan dari peserta saat lomba berlangsung.

“Kami akan mengevaluasi bagaimana artikulasi jawaban diverifikasi dan bagaimana sistem tata kelola keberatan dijalankan. Tujuannya agar pelaksanaan ke depan jauh lebih transparan dan akuntabel,” tegas pihak Setjen MPR.

Di sisi lain, MPR RI juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para siswa, guru pendamping, dan masyarakat yang tetap kritis mengawal jalannya pendidikan kebangsaan ini. Masukan publik, dianggap sebagai bahan bakar penting untuk menjaga kualitas kegiatan agar tetap berintegritas.

Menutup keterangannya tersebut, Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif. Hal ini demi melindungi psikologis para peserta didik yang telah berjuang di arena kompetisi agar tetap mendapatkan ruang edukasi yang sehat dan inklusif.

Sebelumnya, polemik ini bermula dari kontroversi penilaian dalam babak adu cepat Final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat antara SMAN 1 Pontianak (Regu C) dan SMAN 1 Sambas (Regu B).

Pemicu utama keributan tersebut adalah ketidakkonsistenan pemberian nilai oleh dewan juri. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai lembaga pemberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK dengan jawaban yang substansinya benar (menyebut DPD). Namun, juri justru memberikan pengurangan 5 poin karena menganggap jawaban tersebut tidak menyebutkan DPD atau artikulasinya kurang jelas.

Saat pertanyaan serupa dilempar dan dijawab oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas dengan substansi yang identik, juri justru memberikan tambahan 10 poin.

Upaya protes spontan dari peserta di panggung tidak diterima. Juri bersikeras pada keputusannya dengan dalih “artikulasi itu penting”, sementara pembawa acara meminta peserta menerima keputusan juri yang disebut “sudah kompeten,” sehingga memicu kemarahan warganet yang menilai panitia bersikap otoriter.

Pihak Dinas Pendidikan Kalbar sempat menduga adanya gangguan pada pengeras suara (speaker) yang mengarah ke meja juri, sehingga jawaban peserta tidak terdengar jernih oleh tim penilai.

Kejadian yang terekam dalam siaran langsung kanal YouTube MPRGOID pada 9 Mei 2026 ini kemudian viral di media sosial dan memicu tuntutan klarifikasi resmi dari pihak sekolah serta masyarakat.