Warga Desa Nangka Protes Jalur Tani Diserobot Pabrik Sawit, Rina Tarol Semprot Kades: Jangan Jadi Jubir Perusahaan

Warga Desa Nangka Protes Jalur Tani Diserobot Pabrik Sawit, Rina Tarol Semprot Kades: Jangan Jadi Jubir Perusahaan

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Anggota DPRD Babel Dapil Bangka Selatan, Rina Tarol, mengkritik keras Kepala Desa Nangka, Bayumi, yang dinilai lebih bertindak sebagai juru bicara perusahaan ketimbang melindungi hak masyarakat setempat.

Hal itu ia ungkapkan, ketika mengikuti rapat audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Kamis (11/6/2026) bersama Forum Peduli Masyarakat Nangka, Kabupaten Bangka Selatan.

Audiensi tersebut digelar setelah warga Desa Nangka melaporkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Bukit Palma Prima (BPP). Warga menuding pihak korporasi telah menyerobot jalur logistik pertanian desa secara sepihak untuk area blok pabrik, yang mengakibatkan akses utama petani rusak parah dan terputus.

“Pak Kades harusnya mengatur itu sebelum perusahaan beroperasi. Kok bisa Bapak jadi jubir perusahaan? Seharusnya Bapak itu menjadi juru bicara masyarakat, jangan jadi jubir perusahaan,” kata Rina.

Rina menyayangkan sikap Pemerintah Desa Nangka dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang terkesan menutup mata. Ia menegaskan bahwa jalur pertanian tersebut merupakan aset negara yang dibangun menggunakan APBD, sehingga tidak boleh dialihkan sepihak tanpa persetujuan mutlak dari seluruh warga desa.

Selain masalah jalan, Rina juga menyoroti potensi polusi limbah dan bau karena lokasi pabrik yang terlalu dekat dengan pemukiman.

“Ini mungkin masalah berikutnya yakni nanti limbahnya, belum lagi baunya. Karena jaraknya dekat dengan permukiman masyarakat,” ungkapnya.

Rina Tarol juga memberikan peringatan keras kepada manajemen PT BPP agar menghormati hak kepemilikan tanah lokal. Ia mendesak Sekda Bangka Selatan dan Kades Nangka segera menggelar pertemuan bersama pihak perusahaan dan warga untuk membuat kesepakatan tertulis yang berkekuatan hukum.

Merespons kritik tersebut, Kepala Desa Nangka, Bayumi, menjelaskan bahwa langkah yang diambilnya bertujuan untuk mendorong investasi demi kesejahteraan warga. Menurutnya, jalur pertanian tersebut terakhir kali mendapatkan peningkatan dari dana APBD pada tahun 2013.

Kades Nangka, Bayumi (Foto: Hery_DoorstopID).

“Mayoritas masyarakat Desa Nangka saat ini sudah berpindah menjadi pekebun sawit. Sebagai kepala desa, saya harus bisa menghadirkan investor. Kami sangat mendukung dan tidak tertutup terhadap investasi,” ujarnya.

Bayumi beralasan, kehadiran pabrik sawit ini sangat dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya para lulusan SMA dan SMK di desanya yang belum memiliki pekerjaan tetap.

Terkait penutupan jalan lama, Bayumi menyatakan bahwa PT BPP telah membangun jalan alternatif yang kondisinya sangat baik dan layak dilewati. Meski begitu, Pemdes Nangka mendesak agar jalan baru tersebut segera dilegalkan.

“Kami berharap ke depan ada berita acara penyerahan atau surat pernyataan penyerahan ke desa, dan PT BPP harus selalu bersedia untuk merawat jalan tersebut,” pungkas Bayumi.