RKUA-PPAS Kabupaten Bangka 2027 Diharapkan Memuat Program yang Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
- account_circle admin
- calendar_month Sel, 14 Jul 2026
- visibility 63
- comment 0 komentar
APBD 2027 Diharapkan Mampu Jadi Akselerator Pembangunan Ekonomi Daerah
DOORSTOP.ID, SUNGAILIAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Kabupaten Bangka tahun anggaran (TA) 2027, di Kantor DPRD Bangka, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Bangka, Hendra Yunus, dengan dihadiri Ketua DPRD Bangka, Jumadi, unsur Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah, para Asisten, para Kepala Dinas, para Camat, Lurah, pengurus Darma Wanita di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hendra Yunus mengatakan, RKUA-PPAS memuat informasi terkait garis besar kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2027, yang diharapkan mengedepankan kebutuhan mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Kami harap RKUA-PPAS Kabupaten Bangka TA 2027 memuat program yang memprioritaskan kebutuhan mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif dan efisien,” harap Hendra.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, dalam sambutannya menyebut RKUA-PPAS, merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Menurut Syahbudin, RKUA-PPAS disusun menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 sebagai referensi yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, hingga rencana kerja dan pendanaannya.
“Tentunya dengan memperhitungkan berbagai parameter makro, terutama yang terkait dengan pencapaian tahun lalu dan perkiraan pencapaian kinerja tahun yang akan datang,” ucap Syahbudin.
Sebagai suatu instrument kebijakan fiskal yang memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Syahbudin, APBD 2027 juga diharapkan mampu berfungsi sebagai akselerator pembangunan ekonomi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depannya, kami juga akan terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi fiskal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Kita harus optimis dalam melangkah ke depan. Tentunya, optimisme yang ditanamkan ini tetap harus rasional dan terukur,” tukasnya. (*)
- Penulis: admin
