Ekonomi Lesu, Pengeluaran Warga Pangkalpinang Anjlok 14,96 Persen di Tahun 2025

Ekonomi Lesu, Pengeluaran Warga Pangkalpinang Anjlok 14,96 Persen di Tahun 2025

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam pada daya beli masyarakat Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2025. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini anjlok sebesar 14,96 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS terbaru, angka pengeluaran masyarakat menyusut menjadi Rp2.127.111 per kapita per bulan. Padahal, pada tahun 2024, pengeluaran warga Pangkalpinang masih berada di angka Rp2.501.340 per bulan. Penurunan ini setara dengan berkurangnya belanja warga sebesar Rp374.229 setiap bulannya.

Anjloknya konsumsi rumah tangga ini erat kaitannya dengan dinamika ekonomi lokal Bangka Belitung yang sedang mengalami perlambatan struktural pada sektor riil. Volatilitas pasar global dan fluktuasi harga komoditas andalan daerah, khususnya sektor pertambangan timah dan industri pengolahan, ikut menekan pendapatan riil masyarakat.

Meskipun Kota Pangkalpinang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, perputaran uang di sektor ini sangat bergantung pada daya beli masyarakat lingkar tambang dan pertanian di kabupaten sekitarnya. Ketika pendapatan dari komoditas unggulan tersendat, dampaknya langsung merembet ke lesunya aktivitas transaksi di pusat-pusat perbelanjaan Ibu Kota provinsi.

Selain itu, tekanan inflasi pada kelompok pangan akibat cuaca ekstrem yang mengganggu pasokan komoditas pokok seperti ikan laut dan sayuran turut memaksa warga menahan rencana belanja mereka.

Jika kita bedah isi dompet warga, porsi anggaran untuk kebutuhan non-makanan masih mendominasi pengeluaran. Warga Pangkalpinang mengalokasikan Rp1.155.722 atau sekitar 54,33 persen untuk kebutuhan sekunder dan jasa. Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp971.389 atau 45,67 persen tersedot untuk memenuhi kebutuhan meja makan.

Secara teori ekonomi (Hukum Engel), dominasi belanja non-makanan ini sebenarnya memberi sinyal bahwa tingkat kesejahteraan warga Pangkalpinang masih relatif baik. Namun, peningkatan porsi belanja makanan yang merayap naik dari 44,63 persen pada 2024 menjadi 45,67 persen pada 2025 menunjukkan ada tekanan ekonomi yang memaksa warga memperketat ikat pinggang untuk mendahulukan kebutuhan pokok.

Meski merosot tajam, posisi Kota Pangkalpinang ternyata belum tergoyahkan di tingkat regional. Kota berjuluk Pangkal Kemenangan ini tetap bertengger di peringkat pertama dengan pengeluaran tertinggi di antara 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara di tingkat nasional, kekuatan belanja warga Kota Pangkalpinang ini menempati posisi ke-64 dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.