Pimpin Paripurna Perubahan KUA-PPAS 2026, Eddy Iskandar Tekan Pemprov Babel Kawal Efisiensi dan Program Prioritas

Pimpin Paripurna Perubahan KUA-PPAS 2026, Eddy Iskandar Tekan Pemprov Babel Kawal Efisiensi dan Program Prioritas

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar, memimpin rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, pada Senin (10/8/2026).

Dalam rapat tersebut, legislatif menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan efisiensi belanja dan perlindungan program prioritas masyarakat yang diusulkan oleh eksekutif.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel ini dihadiri langsung oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani, jajaran pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.

Usai membuka jalannya persidangan, Eddy memberikan kesempatan kepada Gubernur Hidayat Arsani untuk memaparkan arah perubahan anggaran.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja semester pertama, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan tren positif berkat optimalisasi penerimaan pajak dan penyesuaian retribusi daerah.

Salah satu strategi penopang PAD yang sedang berjalan adalah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Program tersebut mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Namun, di hadapan pimpinan dewan, Hidayat juga mengakui adanya tantangan fiskal yang memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja. Pengetatan ini menyasar pengurangan perjalanan dinas, penerapan Work From Home (WFH), serta peninjauan kembali belanja barang dan jasa maupun program kerja yang tidak menjadi prioritas dan belum terlaksana.

Merespons paparan tersebut, pihak dewan menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. Hidayat meyakinkan legislatif bahwa langkah pengetatan tersebut justru diarahkan untuk menjaga kualitas belanja sekaligus mengamankan ruang fiskal bagi program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Adapun sejumlah sektor yang dipastikan tetap aman dan menjadi perhatian penuh meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia, intervensi penurunan angka stunting, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta penambahan BPJS Kesehatan bagi PPPK paruh waktu.

Di akhir rapat, Hidayat juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Eddy Iskandar bersama jajaran dewan menyambut baik komitmen sinergi tersebut. Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dinilai sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.