BWS Babel dan Kejati Perkuat Sinergi, Pastikan Proyek Sungai Rangkui Tepat Mutu dan Bebas Kendala

BWS Babel dan Kejati Perkuat Sinergi, Pastikan Proyek Sungai Rangkui Tepat Mutu dan Bebas Kendala

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk memonitor dan mengevaluasi proyek pembangunan tanggul serta normalisasi alur Sungai Rangkui, Kota Pangkalpinang, pada Selasa (13/10/2026). Langkah Pengawalan dan Pengamanan (Walpam) ini bertujuan memastikan proyek infrastruktur tersebut berjalan sesuai koridor hukum, tepat waktu, dan menghasilkan konstruksi yang berkualitas bagi masyarakat.

Proyek yang berada di bawah kendali Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum ini, mendapatkan atensi khusus. Kejati Babel berfokus pada aspek hukum serta pengendalian mutu pekerjaan konstruksi guna memetakan potensi kendala sejak dini agar tidak menghambat jalannya pembangunan.

Kepala Satuan Kerja PJSA Babel, Agus Saputra, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, pengawalan dari Tim PPS Kejati menjadi pilar penting agar proyek strategis ini mampu memberikan asas manfaat yang optimal untuk publik.

“Walpam PPS hadir untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan tepat guna. Aspek legal dalam perjanjian kerja dan pelaksanaan di lapangan harus terjaga agar manfaat proyek ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agus.

Di sisi lain, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Aco Rahmadi Jaya, menegaskan bahwa peran Tim PPS tidak sebatas mengawasi. Pihaknya berkomitmen membantu memetakan solusi atas berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi muncul di tengah jalan.

“Kami hadir berdasarkan amanat undang-undang untuk mengawal proyek strategis nasional. Jangan ada keraguan untuk berkomunikasi secara terbuka. Sekecil apa pun potensi permasalahan, sampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan proyek tetap berada pada koridor hukum yang benar,” tegas Aco.

Lebih lanjut, Aco juga mewanti-wanti seluruh pihak agar ekstra hati-hati dalam proses pengadaan lahan, termasuk mengantisipasi dampak sosial yang berpotensi timbul di masyarakat. Ia meminta jajaran proyek menyiapkan strategi matang pada titik-titik krusial, terutama di sekitar permukiman padat sehingga pembangunan berjalan mulus tanpa mengganggu aktivitas harian warga.

Selain persoalan lahan dan hukum, tim gabungan ini turut memperketat pengawasan material konstruksi. Mulai dari rantai pasok pengadaan, distribusi, hingga pengaplikasian material di lapangan wajib memenuhi spesifikasi teknis yang ketat. Rangkaian pengujian material dan koordinasi berkala dengan penyedia jasa akan terus bergulir demi menjaga mutu akhir bangunan.

Melalui agenda monitoring ini, BWS Babel dan Kejati Babel sepakat mempererat koordinasi demi menekan risiko banjir dan mempercepat penataan alur Sungai Rangkui demi kepentingan masyarakat Pangkalpinang.

Dalam peninjauan lapangan ini, tampak hadir Kasi IV Kejaksaan Tinggi Babel, Sukri, PPK PJSA, Teguh Prastowo serta perwakilan penyedia jasa konstruksi dari PT Vanesa Citra Nusantara.