Reses di Kenanga, Sekretaris Komisi I DPRD Bangka G.A. Subhan Soroti Urgensi Data Valid dan Layanan Dasar

Reses di Kenanga, Sekretaris Komisi I DPRD Bangka G.A. Subhan Soroti Urgensi Data Valid dan Layanan Dasar

DOORSTOP.ID, BANGKA — Kegiatan reses kedua yang digelar Anggota sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKB, G.A. Subhan, di Kantor Lurah Kenanga pada Selasa (29/4/2025), menjadi ajang menyerap berbagai keluhan masyarakat. Dalam reses itu, isu layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, penerangan jalan umum (PJU), hingga keakuratan data menjadi sorotan utama.

“Ini sesuai dengan judulnya, reses ya. Itu menyerap aspirasi masyarakat, apa-apa yang mereka inginkan. Ini tugas kita sebagai anggota dewan, mewakili mereka untuk kita sampaikan nanti ke Pemerintah Kabupaten Bangka agar ditindaklanjuti,” kata Subhan kepada wartawan.

Ia menyebut sejumlah keluhan warga mencakup penerangan jalan yang masih minim, kerusakan infrastruktur jalan, hingga persoalan stunting dan layanan BPJS Kesehatan. Semua itu, lanjutnya, perlu mendapat perhatian serius dalam penganggaran mendatang.

“Keluhan masyarakat ini harus kita sampaikan ke pihak terkait agar bisa diselesaikan bersama-sama dengan DPRD, terutama saat pembahasan anggaran perubahan pada Juni atau Juli nanti,” ujar Subhan.

Dari berbagai persoalan tersebut, menurutnya, bidang kesehatan dan pendidikan menjadi yang paling mendesak karena menyangkut layanan dasar langsung kepada masyarakat. Ia juga menyinggung persoalan mendasar yang kerap menghambat penyelesaian program, yakni ketidakvalidan data.

“Soal data yang tidak valid, itu memang sejak saya duduk di dewan sudah saya soroti. Hampir di semua OPD bermasalah. Contohnya data honorer, seperti ada yang sudah resign, meninggal, jadi PNS atau P3K tapi datanya belum dihapus. Ini bahaya, bisa-bisa uang keluar, orangnya tidak ada,” ungkapnya.

Subhan pun meminta Inspektorat melakukan audit ulang terhadap data honorer. Ia menegaskan pentingnya akurasi data untuk memastikan anggaran negara tersalurkan tepat sasaran.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti masalah data stunting yang belum sinkron antarlembaga. “Tadi kita saksikan sendiri, antar OPD saling tunjuk soal siapa leading sector-nya. Apakah KB atau Dinas Kesehatan? Ini harus jelas,” tegas Subhan.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan stunting menjadi terpadu, baik dari aspek program pemerintah langsung seperti pemberian makanan tambahan, maupun penguatan ekonomi keluarga melalui Dinas Perdagangan dan UMKM.

“Dengan begitu, ada yang bertanggung jawab secara utuh, dan data yang digunakan sama, baik oleh KB maupun Dinas Kesehatan. Ini penting agar program yang dibuat benar-benar terarah dan tepat sasaran,” tegasnya lagi.

“Jadi melalui reses ini kita mendengar harapan masyarakat terhadap peran wakil rakyat, sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan bahwa suara warga benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata,” tutupnya.