Pilkada Ulang 2025, Wamendagri Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat

Pilkada Ulang 2025, Wamendagri Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat

DOORSTOP.ID, PANGKALPINANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, yang akan digelar pada 27 Agustus mendatang.

Hal demikian disampaikannya, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Ulang tersebut, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Jumat (20/6/2025) siang.

“Kehadiran kami dari kementerian, bertujuan untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pilkada Ulang 2025, khususnya dalam hal fasilitasi anggaran,” jelas Ribka.

Menurutnya, kepala daerah mulai dari Gubernur, hingga Pj Wali Kota Pangkalpinang dan Pj Bupati Bangka, harus aktif berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, serta mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tersebut.

“Koordinasi dan pengawasan harus terus dilakukan. Partisipasi masyarakat juga perlu disiapkan, agar PSU ini tidak terulang lagi setelah 27 Agustus nanti. Kita harap dari PSU kali ini sudah bisa menghasilkan pemimpin daerah yang sah,” tegas mantan Pj Gubernur Papua Tengah periode 2022-2024 itu.

Terkait dukungan anggaran, Ribka menjelaskan, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pembiayaan Pilkada Ulang dibebankan kepada APBD. Bila APBD kabupaten dan kota tidak mencukupi, maka dapat dibantu oleh APBD provinsi.

“Berdasarkan NPHD nya, untuk Kabupaten Bangka, anggarannya sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan untuk Kota Pangkalpinang, dalam NPHD nya itu ada kesepakatan 3 tahap, 2 tahapnya sudah diselesaikan, jadi tinggal 1 tahap lagi. Tadi Pak Pj Wali Kota sudah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat juga akan disalurkan, berarti saya pikir untuk masalah dukungan dana, tidak ada masalah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga menekankan bahwa para Pj Kepala Daerah bersama pihak terkait, harus terus berkoordinasi dalam mempersiapkan semua kebutuhan terkait pelaksanaan Pilkada Ulang 2025, mulai dari aspek teknis hingga partisipasi masyarakat, agar dapat berjalan dengan baik.

“KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara juga harus memastikan proses Pilkada Ulang 2025 berlangsung profesional dan sesuai aturan. Namun yang paling penting adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Hal itulah yang akan menentukan keberhasilan PSU nanti,” pesan perempuan yang diberi gelar nama adat Deerowuni Yum Meumau, oleh kepala suku se-provinsi Papua Tengah itu.